Presiden Jokowi belum pastikan hadiri pembukaan Muktamar islah PPP
Presiden menyatakan siap hadir jika dua kubu di tubuh PPP telah menyepakati islah.
Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi Sapto Prabowo belum bisa memastikan kesediaan Presiden Joko Widodo untuk menghadiri acara pembukaan Muktamar Islah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Jumat 8 April besok. Hal ini dikarenakan Presiden harus melaksanakan agenda Kepresidenan di Istana Negara.
"Sampai hari ini dalam jadwal belum ada kegiatan hadir itu," kata Johan di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Kamis (7/4).
Dijelaskan Johan, antara Presiden dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Romahurmuziy atau Romi memang pernah membicarakan persoalan pembukaan muktamar PPP di di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Saat itu, Presiden menyatakan siap hadir jika dua kubu di tubuh PPP yaitu kubu Djan Faridz dan Kubu Romi juga hadir untuk menyepakati islah.
"Kalau dimaksudkan untuk islah, Presiden berencana hadir. Tapi sampai hari ini belum dapat (kepastian) apakah beliau akan hadir atau tidak. Protokol kan, bisa berubah," tukasnya.
Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan Presiden Jokowi siap hadir dalam acara pembukaan Muktamar PPP. Hal ini sebagai upaya pemerintah menyatukan pertikaian yang terjadi selama ini.
"Sejauh ini presiden tidak ada perubahan, terakhir bertemu delegasi pengurus PPP beliau menyatakan siap hadir dalam pembukaan," kata Lukman.
Baca juga:
Presiden Jokowi didapuk jadi pembuka Muktamar Islah PPP
Pemerintahan Jokowi usahakan kisruh PPP selesai di muktamar besok
Putuskan hadiri muktamar islah, PPP Jateng bawa 3 calon ketua umum
PPP Kubu Djan Faridz pastikan tak hadiri Muktamar Islah
-
Bagaimana PPS membentuk KPPS? Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS): PPS membentuk KPPS yang bertugas dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
-
Kenapa PPP mengajukan gugatan ke MK? Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara meminta agar tidak ada persepsi partai berlambang kabah tidak lolos Parlementary Threshold (PT) 4 persen. PPP akan mengajukan gugatan hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau kita sih belum punya cerita PPP enggak lolos. Jadi kalau ada yang mimpi PPP tidak lolos, ya biarkanlah," ujarnya di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (21/3).
-
Mengapa PPP mengajukan gugatan ke MK? PPP mengajukan gugatan ke MK setelah proses penghitungan suara selesai dan PPP tidak lewat dari Ambang Batas Parlemen 4 persen. Hasil suara PPP hanya 3,87 persen, dan mereka merasa kehilangan suara di 18 propinsi yang mencapai 600.000 suara.
-
Kapan PPP akan mengajukan gugatan ke MK? Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara meminta agar tidak ada persepsi partai berlambang kabah tidak lolos Parlementary Threshold (PT) 4 persen. PPP akan mengajukan gugatan hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau kita sih belum punya cerita PPP enggak lolos. Jadi kalau ada yang mimpi PPP tidak lolos, ya biarkanlah," ujarnya di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (21/3).
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Bagaimana PPP memutuskan untuk mendukung Khofifah-Emil Dardak? Atas pertimbangan baik masukan dari para tokoh, habaib, dan juga usulan DPD PPP yang telah melakukan rapat dan telah lakukan komunikasi politik dengan Ibu Khofifah dan Pak Emil, maka memutuskan PPP untuk mendukung Ibu Khofifah dan Bapak Emil Dardak untuk melanjutkan kerjanya di Jatim,” kata Mardiono dalam sambutannya.