PSI: Hak Angket Digulirkan Politisi yang Tidak Siap Menerima Kekalahan

Partai Solidaritas Indonesia mengkritik munculnya usulan penggunakan Hak Angket DPR dengan alasan terjadinya kecurangan pemilihan presiden.

Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman mengingatkan semua pihak untuk bisa menerima kekalahan dengan lapang dada.

“Jangan gunakan jalur politik DPR untuk menggagalkan hasil pemilihan presiden. Terimalah kekalahan dengan lapang dada,” kata Andy di Jakarta, Kamis (22/2).

“Hak Angket bukan jalur konstitusional untuk menggugat kecurangan pemilu. Usulan Hak Angket ini digulirkan oleh politisi yang tidak siap menerima kekalahan,” tambahnya.

Dia menegaskan, gerakan politik ini tidak akan bisa menggagalkan hasil pemilihan presiden. Sebab Andy meyakini, suara rakyat tidak akan bisa digagalkan oleh manuver politik.

Kepada para pihak yang merasa ada kecurangan, Andy menyarankan, menyelesaikannnya melalui mekanisme yang disediakan.

“Kalau ada partai atau kandidat capres cawapres merasa dicurangi, silakan kawal proses rekapitulasi di kecamatan, kota/ kabupaten, provinsi, hingga KPU RI karena saat ini proses rekapitulasi masih berjalan,” ujarnya.

“Kalau memang punya bukti kecurangan penyelenggara pemilu, silakan mempersiapkan gugatan sesuai jalur-jalur hukum yang tersedia melalui Bawaslu, DKPP, dan MK,” pungkas Andy.

Sebelumnya, Ganjar Pranowo menyampaikan usulan soal penggunaan hak angket merespons dugaan kecurangan Pemilu 2024. Ganjar bahkan mengajak sejumlah parpol untuk memperkuat hak angket seperti halnya PKB, PPP, PKS dan PDI Perjuangan.

Tidak hanya itu, Ganjar juga mengusulkan penggunaan hak interpelasi jika hak angket tidak dapat gol.
“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres,” ucap Ganjar.