PSI Mengklaim Siap Tak Digaji Jika Kinerjanya di DPR Buruk
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan siap tak digaji jika lolos di DPR. Namun, dengan catatan, bila kinerja partainya terbukti buruk di parlemen.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan siap tak digaji jika lolos di DPR. Namun, dengan catatan, bila kinerja partainya terbukti buruk di parlemen.
"Jika diberi amanat sebagai wakil rakyat kelak, sebagai wujud konsistensi, kami juga bersedia tidak digaji jika terbukti berkinerja buruk," ucap Ketua DPP PSI Tsamara Amany dalam keterangannya, Jumat (7/12).
-
Apa yang dilakukan anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta saat rapat paripurna? Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Cinta Mega kedapatan tengah bermain game slot saat rapat paripurna penyampaian pidato Penjabat (Pj) Gubernur terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (20/7).
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Kenapa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) didirikan? Pembentukan pemerintahan darurat Republik Indonesia berawal dari adanya Agresi Militer Belanda Kedua pada 19 Desember 1948 di Yogyakarta. Dalam agresi tersebut, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditawan oleh Belanda, sehingga menyebabkan vakum dan lumpuhnya pemerintahan.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
Dia menegaskan, sudah seharusnya pemberian gaji pada anggota DPR didasarkan pada prinsip meritokrasi. Di mana anggota yang berhak menerima gaji adalah mereka yang berkinerja baik.
"Kami (PSI) mendukung sepenuhnya wacana ini, mengingat kinerja DPR selama ini sangat buruk. Sama seperti kebanyakan orang yang bekerja untuk memperoleh gaji," ungkap Tsamara.
Dia menuturkan, anggota DPR harus bisa memperbaiki dan memaksimalkan tugas legislasinya. Sebab, menurut Tsamara, perlu adanya penghentian praktik penghamburan uang.
"Praktik penghamburan uang rakyat dalam bentuk menggaji anggota dewan yang bahkan tidak mampu menyelesaikan UU yang menjadi tugas pokok harus segera dihentikan. Masak kita terus-menerus diwakili anggota DPR semacam itu," pungkasnya.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber : Liputan6.com
Baca juga:
Waketum Gerindra Nilai Usulan Debat Korupsi Orde Baru Ngawur
PSI: Ada Kekhawatiran Akan Nasib Kebebasan Pers Bila Prabowo Jadi Presiden
PSI: Mengapa Fadli Zon Garang ke Pemerintah, Tetapi Melempem Saat DPR Dikritik?
PSI Dukung Sekolah Inklusi Bagi Anak Difabel dan Non Difabel
Soal Reuni 212, PSI Nilai Bukti Pemerintahan Jokowi Demokratis