Puan Maharani: DPR Lakukan Tugas Konstitusional Secara Efektif Saat PPKM
Ketua DPR Puan Maharani mengatakan DPR dapat mengefektifkan pelaksanaan fungsi dan tugas konstitusionalnya dengan mengutamakan protokol kesehatan, meskipun pada awal Masa Persidangan I 2021-2022 dilakukan saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4.
Ketua DPR Puan Maharani mengatakan DPR dapat mengefektifkan pelaksanaan fungsi dan tugas konstitusionalnya dengan mengutamakan protokol kesehatan, meskipun pada awal Masa Persidangan I 2021-2022 dilakukan saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4.
"DPR RI telah dapat mengefektifkan pelaksanaan fungsi dan tugas konstitusionalnya dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (7/10).
-
Apa yang akan dilakukan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani terkait calon Panglima TNI? Nama calon panglima TNI akan diumumkan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Calon tunggal sesuai amanah UU," imbuhnya.
-
Bagaimana Puan Maharani bisa menjadi Ketua DPR? Kini puan Maharani menjabat sebagai Ketua DPR RI periode 2019 hingga 2024. Dia menjadi wanita pertama yang menduduki jabatan Ketua DPR.
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Apa yang menjadi gebrakan Mentan yang dipuji oleh Ketua MPR? "Saya mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Mentan dalam mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut ketahanan pangan seperti mengantisipasi potensi bencana yang akan terjadi di beberapa waktu ke depan, termasuk ancaman El Nino, yang kalau kita tidak waspadai dan kita tidak mempersiapkan diri, maka kita akan dihadapkan pada defisit pangan," ujar Bamsoet dalam pertemuannya bersama Mentan di Kementan Jakarta, Senin, (1/4).
-
Siapa yang melaporkan Dewan Pengawas KPK ke Mabes Polri? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara perihal Nurul Ghufron yang melaporkan Dewan Pengawas (Dewas) KPK ke Bareskrim Mabes Polri dengan dugaan pencemaran nama baik.
-
Kapan DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU? DKPP menjelaskan, pelanggaran dilakukan Hasyim terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023.
Dia mengatakan, Pimpinan DPR RI mengundang seluruh anggota DPR RI yang akan melaksanakan reses, dapat ikut mengambil peran dan tanggung jawab dalam penanganan pandemi Covid-19.
Menurut dia, peran tersebut dapat dilakukan dengan memperkuat pelaksanaan protokol kesehatan, ikut mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi rakyat di daerah pemilihan masing-masing.
Dia mengatakan, DPR bersama pemerintah dan melibatkan DPD RI telah menyelesaikan pembahasan tiga RUU yang telah disahkan menjadi undang-undang pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022.
"DPR RI bersama pemerintah telah mengesahkan UU tentang APBN Tahun Anggaran 2022 pada masa sidang ini," ujarnya.
Puan mengatakan, DPR RI mendorong pemerintah untuk dapat meningkatkan kualitas belanja pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Karena itu menurut dia, APBN Tahun Anggaran 2022 harus responsif dalam menghadapi dinamika dan risiko pandemi yang dapat berubah-ubah.
Dia menjelaskan, DPR RI bersama pemerintah terus melakukan perbaikan strategi dalam penanganan Covid-19 sehingga mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi.
Baca juga:
Penutupan Masa Sidang DPR, Puan Maharani Hadir Virtual dari Roma
29 Orang Positif Covid-19, Ketua DPR Minta Panitia PON XX Evaluasi Penerapan Prokes
HUT ke-76 TNI, Puan Maharani Ingatkan Pemerintah Soal Kesejahteraan Prajurit
Ketua DPR Ingatkan Aturan Turunan UU Otsus Papua Harus Dengar Aspirasi Masyarakat
Puan Dorong Percepatan Vaksinasi di Papua agar Keselamatan Rakyat Terjamin
Ketua DPR: Venue PON Harus Terus Dimanfaatkan untuk Rakyat Papua