Puan Maharani: Politik Tanpa Nilai Membuat Kebohongan Terdengar Jujur
Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung politik berbangsa dan bernegara harus dijalankan dengan nilai-nilai beradab dan beretika.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung politik berbangsa dan bernegara harus dijalankan dengan nilai-nilai beradab dan beretika. Menurut dia, politik tanpa nilai justru akan membenarkan setiap kebohongan.
"Apabila politik dijalankan tanpa nilai-nilai, maka perjuangan politik hanya berisikan kepentingan diri sendiri, kelompok, atau golongan," kata Puan dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD di DPR, Senayan, Jakarta (16/8).
-
Bagaimana Puan Maharani bisa menjadi Ketua DPR? Kini puan Maharani menjabat sebagai Ketua DPR RI periode 2019 hingga 2024. Dia menjadi wanita pertama yang menduduki jabatan Ketua DPR.
-
Apa yang akan dilakukan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani terkait calon Panglima TNI? Nama calon panglima TNI akan diumumkan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Calon tunggal sesuai amanah UU," imbuhnya.
-
Dimana Puan Maharani merasa seperti di dapil sendiri? "Beberapa waktu lalu saya berkunjung ke Tomohon, seluruh masyarakat di sepanjang jalan Tomohon kenal saya, saya merasa sedang di dapil sendiri," tambah Puan.
-
Apa yang diputuskan oleh Puan Maharani mengenai rapat paripurna? Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan alasan rapat paripurna DPR tidak lagi menyebutkan jumlah kehadiran anggota dewan secara virtual. Padahal, sebelumnya selama masa pandemi Covid-19 anggota dewan diperbolehkan hadir secara virtual.
-
Mengapa Puan Maharani mengenal dunia politik sejak kecil? Puan Maharani sering kali ikut Megawati dalam menghadiri acara-acara politik karena ibunya merupakan salah satu orang penting dalam dunia politik nasional.Sejak itulah Puan mulai mempelajari dunia politik.
-
Kapan Puan Maharani pertama kali terjun ke dunia politik? Pada tahun 2008, Megawati mulai memperkenalkan Puan di politik. Saat itu, Puan diberi kepercayaan menjabat sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan DPP PDIP.
"Bahkan politik tanpa nilai akan menggunakan bahasa politik untuk membuat kebohongan terdengar jujur, bahkan hukum pun dapat kehilangan otoritas keadilan," sambung Puan.
Dia menegaskan, Konstitusi Indonesia telah meletakkan prinsip dasar berdemokrasi yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat, bahwa Indonesia adalah negara hukum dan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum.
"Konstitusi kita telah mengatur bagaimana kedaulatan rakyat harus dijalankan secara kolektif dengan prinsip checks and balances pada cabang-cabang kekuasaan negara eksekutif, legislatif dan yudikatif," tuturnya.
Puan Soroti Sikap Negarawan
Ketua DPP PDIP ini juga menyoroti seorang negarawan bakal berpikir bagaimana masa depan negara berjalan lebih baik. Namun, dia mengingatkan bila kekuasaan yang didapat itu dijalankan tanpa visi maka akan berakhir menjadi sewenang-wenang.
"Oleh karena itu, untuk menjalankan praktik politik kekuasaan, dalam sistem pemerintahan presidensial, dengan keseimbangan cabang-cabang kekuasaan, maka kita membutuhkan Negarawan yang politisi dan Politisi yang negarawan," jelas Puan.
- Puan Maharani: DPR 2024-2029 Siap Kawal Masalah Kedaulatan Pangan hingga Ketimpangan Sosial
- Sah! Puan Maharani Jadi Ketua DPR Lagi, Ini Daftar Pimpinan DPR Periode 2024-2029
- Puan Maharani Jabarkan Kinerja DPR 2019-2024 Hingga Bicara Pentingnya Political Will
- Puan Maharani Ingatkan Demokrasi Adalah Kedaulatan Rakyat
"Sehingga kekuasaan negara dijalankan untuk kebaikan yang lebih besar, bukannya untuk membesarkan diri sendiri, kelompok, maupun kepentingan tertentu," tutup Puan.