Reaksi Parpol Dengar Jokowi Tak Mau Lagi Isu Perpanjangan Jabatan Digulirkan

Lalu seperti apa reaksi para parpol?

Partai Gerindra menilai, permintaan Jokowi rasional dan harus didukung. Menteri harus kerja sesuai tupoksi.

"Permintaan itu menurut saya logis rasional," kata Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon.

Menurutnya, teguran Jokowi sebuah langkah yang bijak karena jadwal Pemilu sudah disepakati oleh DPR maupun pemerintah tanggal 14 Februari 2024.

"Jangan sampai waktu yang tinggal sedikit lagi di masa pemerintahan habis dengan kegaduhan yang sebenarnya merupakan pepesan kosong karena jadwal pemilu sudah ada," ucap anggota Komisi I DPR ini.

Demokrat juga menghargai arahan tegas Presiden Jokowi. Para Pembantu Presiden juga mesti tertib dan taat konstitusi.

Para menteri diminta mendengar teguran kepala negara. Tidak ada lagi pengerahan komunitas untuk mendukung 3 periode.

"Tidak ada lagi gerakan-gerakan seperti dukung tiga periode dan sebagainya. Harus taat tidak ada lagi wacana statement mengatakan amandemen itu hal yang biasa," kata Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan.

Sebaliknya, PKS justru menilai sikap Presiden Jokowi lucu. Sebab tidak mengeluarkan pernyataan pribadinya mengenai hal itu.

PKS menilai mestinya Jokowi tegas dengan pernyataan pribadinya sendiri untuk menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan.

"Karena yang ditunggu pernyataan jelas Pak Jokowi," kata Anggota DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera.

Sementara PKB berpendapat, pernyataan Presiden Joko Widodo tersebut tak lain bahwa manuver perpanjangan masa jabatan presiden segera dihentikan. PKB harap pernyataan Jokowi bisa menjadi batu nisan yang mengubur isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Semoga perintah Presiden Jokowi itu menjadi batu nisan dari kuburan wacana penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden 2027 dan presiden 3 periode," ujar Politikus PKB Luqman Hakim.

PPP pun sangat mendukung sikap Presiden Jokowi. Menurutnya, Jokowi telah mengambil langkah tepat untuk menghentikan dugaan-dugaan liar mengenai perpanjangan masa jabatan presiden yang ditujukan kepada Jokowi.

"Sehingga tak ada lagi dugaan-dugaan liar di lapangan," jelas Ketua DPP PPP Achmad Baidowi.

Terlebih, isu penundaan pemilu dan perpanjangan presiden itu bukan ide dari Presiden Jokowi.

PAN menambahkan, diduga sudah ada komunikasi politik tingkat tinggi sebelum pernyataan itu dilontarkan Jokowi. Sehingga akhirnya, wacana penundaan pemilu itu ditutup.

"Kalau Presiden berbicara seperti itu, artinya ada perkembangan lebih lanjut, terkait dengan komunikasi politik tingkat tinggi, saya yakin pernyataan presiden ada latar belakangnya, pasti ada komunikasi politik lebih lanjut terkait dengan kemungkinan-kemungkinan itu," ujar Wakil Ketua DPP PAN, Bima Arya.

Bima mengatakan, penundaan pemilu sudah tertutup untuk dijalankan. Sebab realitas politik yang ada tidak memungkinkan. Ia yakin ada faktor politik yang dipahami oleh Jokowi mengapa penundaan pemilu tidak mungkin dilakukan.

"Artinya ya pintu itu memang sudah tertutup, ya realitas politiknya tak memungkinkan," ujar wali kota Bogor ini.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur para pembantunya agar fokus kerja. Tidak lagi mengurusi isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan.

"Fokus kepada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," kata Jokowi saat Sidang Kabinet Paripurna yang disiarkan dalam saluran YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4).

Dia menegaskan kembali, pada situasi saat ini seluruh jajaran menteri harus fokus bekerja. Menyampaikan langkah-langkah yang sudah diambil kepada masyarakat.

"Sekali lagi jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit. Sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah apa dalam menghadapi krisis dan kenaikan inflasi dan jangan menimbulkan polemik di masyarakat," bebernya.

Seperti diketahui sejumlah menteri sempat menyinggung penundaan dan perpanjangan masa jabatan presiden. Mereka adalah Menteri Investasi Bahlil, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B Panjaitan dan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto.