Refly Harun: KPU blunder, banyak dukungan ganda di pilkada

"Kadang-kadang KPU itu banyak buat kebijakan yang blunder." kata Refly.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai blunder dalam persiapkan penyelenggaraan pilkada serentak 9 Desember. Ditemukan banyak dukungan ganda kepada calon kepada daerah dari partai yang berkonflik seperti Golkar dan PPP.

Ketua CORRECT (Constitutional and Electoral Reform Centre), Refly Harun menganggap KPU blunder dalam mengantisipasi dukungan ganda itu. Menurut catatannya, ada partai yang mendukung dua pasangan calon di pilkada.

"Kadang-kadang KPU itu banyak buat kebijakan yang blunder. Karena beberapa daerah malah mempunyai dukungan partai kembar/dua partai. Itu kan seharusnya tidak boleh," kata Refly di Cafe Deli, Jakarta Pusat, Minggu (11/9).

Refly menjelaskan, padahal peraturan sebelumnya bahwa suatu daerah tak boleh ada dukungan kembar. Karena kedua-duanya tak bisa memberikan rekomendasi. Satu pemilih daerah harus mempunyai satu rekomendasi, sesuai dengan hukum dan aturan yang ada.

"Kalau KPU seperti ini, tak akan menyelesaikan masalah. Seharusnya dukungan itu terpecah, misal Partai Golkar dukung siapa, PPP dukung siapa. Tak jadi satu dukungan," kata Refly tanpa menjelaskan mana saja daerah yang ditemukan punya rekomendasi partai ganda.

Refly mengatakan, KPU harusnya tegas dalam hal dualisme yang terjadi di dalam Partai Golkar dan PPP. Menurut dia, partai yang sah memberikan dukungan di pilkada sesuai dengan keputusan Kemenkum HAM.

"Kepengurusan itu satu dan yang sah itu yang Kemenkum HAM. Meski berkonflik ya itu perlu diputuskan. Kalau belum in kracht, ya sudah ikuti saja sesuai Kemenkum HAM," paparnya.