Reshuffle jilid IV, PPP tak mau 'ngarep.com' dapat tambahan kursi
Reshuffle jilid IV, PPP tak mau 'ngarep.com' dapat tambahan kursi. jika reshuffle dilakukan, PPP percaya presiden akan bersikap bijak dengan mempertimbangkan stabilitas ekonomi nasional.
Jelang tutup tahun 2016, muncul kabar Presiden Joko Widodo bakal melakukan perombakan jajaran menteri Kabinet Kerja. Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan, reshuffle kabinet kerja adalah kewenangan dan hak prerogatif Jokowi. Menurut Arsul, Jokowi tidak memiliki kewajiban untuk berkonsultasi dengan partai pendukung jika ingin merombak menterinya.
"Sampai saat ini ya memang PPP sendiri berposisi bahwa urusan reshuffle jilid selanjutnya sebagaimana jilid-jilid sebelumnya itu kan memang kewenangan Pak Jokowi. Tidak ada kewajiban hukum bagi Pak Jokowi kalau mau reshuffle kemudian harus konsultasi ke partai pendukungnya termasuk kepada PPP," kata Arsul di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/12).
Namun, jika reshuffle dilakukan, PPP percaya presiden akan bersikap bijak dengan mempertimbangkan stabilitas ekonomi nasional.
"Cuma kita meyakini bahwa Presiden akan secara bijak ketika memutuskan reshuffle akan mempertimbangkan keseimbangan politik dari semuanya," ujarnya.
Anggota Komisi III DPR ini mengaku tak mau ikut campur dengan urusan reshuffle jilid IV ini. Arsul menegaskan, tidak masalah jatah kursi PPP ditambah atau dikurangi.
"Apakah ada penambahan kursi itu namanya ngarep.com," tegas Arsul.
Arsul enggan berkomentar apakah faktor yang memicu wacana perombakan itu lantaran Jokowi tidak puas dengan kinerja sejumlah menterinya. Ditambahkannya, evaluasi kinerja menteri menjadi domain presiden bukan partai pendukung.
"Wah itu harus ditanya ke Pak Presiden dong masa saya yang jawab kan Presiden yang tidak puas. Saya kira begini lah, menteri itu karena menteri itu sub koordinasi Presiden itu memang dievaluasi oleh Presiden. Sebagaimana juga kita dimana pun kan selalu dievaluasi atasan kita," pungkas Arsul.
Baca juga:
Hanura: Tak ada urgensi lakukan reshuffle jilid IV dalam waktu dekat
Kabar reshuffle jilid IV, Gerindra tegaskan tetap di luar Istana
PKB akui dalam waktu dekat akan ada reshuffle jilid IV
PKB: Koalisi pemerintah tak ada kesepakatan sampai tingkat Pilkada
PDIP yakin Pilgub DKI tak bikin koalisi partai pemerintah pecah
Ahok bisa menyulut reshuffle kabinet Jokowi
Bongkar pasang menteri, Jokowi dinilai tak jelas & bikin bingung
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo terkait susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Bagaimana Prabowo dinilai akan meneruskan pemerintahan Jokowi? Sebagai menteri Presiden Jokowi, Prabowo kerap ikut rapat. Sehingga, Prabowo dinilai tinggal meneruskan pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'rufA Amin.
-
Apa yang mungkin diberikan Jokowi untuk Kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.
-
Apa tanggapan Jokowi soal rencana Prabowo menambah jumlah Kementerian? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian.
-
Kapan Prabowo dikabarkan akan menambah jumlah Kementerian? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40.