Respons Istana Soal Kabar Jokowi Jadi Kader Sejak Tahun 1997 dan Ketum Golkar
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut, desas-desas Jokowi akan menjadi ketum parpol sudah lama digulirkan.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut, desas-desas Jokowi akan menjadi ketum parpol sudah lama digulirkan.
- Respons Presiden Jokowi Diisukan Rebut Posisi Ketua Umum PDIP & Golkar, Menteri Sampai Tertawa Geli
- Jokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan
- Idrus Marham: Jokowi dan Golkar Suasana Kebatinannya Dekat
- Isu Pemakzulan, Ketum Golkar Tegaskan Jokowi Didukung 80 Persen Susunan Kabinet
Respons Istana Soal Kabar Jokowi Jadi Kader Sejak Tahun 1997 dan Ketum Golkar
Presiden Joko Widodo (Jokowi) diisukan masuk dalam bursa calon Ketua Umum (Ketum) Golkar. Jokowi pun disebut sudah menjadi kader Golkar sejak tahun 1997.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut, desas-desas Jokowi akan menjadi ketum parpol sudah lama digulirkan. Namun, faktanya hingga kini Jokowi tidak menjadi ketua umum parpol manapun.
"Terkait isu bahwa Presiden Jokowi akan masuk dan menjadi ketua umum parpol tertentu, sudah lama didesas-desuskan dan terus digulirkan. Faktanya, sampai saat ini, Presiden Jokowi tidak menjadi ketua umum satu parpol-pun," kata Ari kepada wartawan, Selasa (19/3).
Ari mengatakan, isu yang berkembang sebagai wacana dan dinamika merupakan urusan internal partai Golkar.
"Saat ini Presiden Jokowi fokus bekerja untuk memimpin jalannya pemerintahan sampai berakhirnya masa jabatan pada 20 Oktober 2024," ucap Ari.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) diisukan masuk dalam bursa calon Ketua Umum (Ketum) Golkar.
Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam mengakui Jokowi sudah menjadi kader partai sejak tahun 1997. Kala itu, Jokowi juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Mebel Indonesia (Asmindo) Solo Raya di periode 1997 sampai 2002.
"Makanya dia bisa jadi Ketua (Asmindo), karena dia Golkar," kata Ridwan saat dihubungi merdeka.com, Senin (18/3).
Dia bercerita, di zaman orde baru mayoritas penguasa adalah kader Golkar. Dari hal ini, Golkar seolah menjadi syarat mutlak bagi siapapun pengusaha yang ingin bergabung ke dalam sebuah asosiasi.
"Kalau yang jadi pengurus, pengurus-pengurus asosiasi itu kalau dia tidak kader Golkar tidak bisa duduk di asosiasi," tuturnya.
Ridwan juga mencontohkan perjalanan karirnya. Kala itu, dia masuk ke dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi). Ridwan memulai sebagai pengurus Hipmi Jawa Timur, hingga akhirnya menduduki kursi ketua Umum.
"Nah itu zaman-zaman Jokowi juga di Solo Raya. Jadi Jokowi itu Ketua Asmindo namanya, Asosiasi Mabel Indonesia tahun 1997-2002. Nah 1997 itu kan masih zaman orde baru, makanya dia bisa jadi Ketua, karena dia Golkar," terang Ridwan.
Ketika Jokowi jadi anggota, Asmindo diketuai oleh Bob Hasan. Seorang pengusaha terkenal yang diberi julukan raja hutan di era Soeharto.
"Di Pusat pada waktu itu Asmindo itu Mabel, Ketua Umumnya itu namanya Bob Hasan. Bob Hasan itu pengurus DPP Partai Golkar, orang kaya zaman ini yang punya pabrik kertas, yang dipegang Prabowo. Itu sekarang jadi IKN itu loh, di Kalimantan Timur tanahnya, itu tanahnya Bob Hasan," beber Ridwan.
Ridwan melanjutkan, dengan kondisi seperti ini, tidak mungkin pengurus DPP Golkar mengangkat pejabat struktural organisasi jika bukan berasal dari partai yang sama.