Respons KPU soal Usulan Bawaslu Minta Pilkada 2024 Ditunda: Kita Ingin Lebih Cepat, Coblos di September
Ketua KPU Hasyim Asy'ari menginginkan agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 lebih cepat dari jadwal.
"Kalau kita pengennya lebih cepet lebih baik," ketua KPU
Respons KPU soal Usulan Bawaslu Minta Pilkada 2024 Ditunda: Kita Ingin Lebih Cepat, Coblos di September
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengusulkan agar diadakan pembahasan untuk penundaan Pilkada 2024. Namun, Komisi II DPR RI dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kompak minta agar Pilkada dipercepat.
Ketua KPU Hasyim Asy'ari menginginkan agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 lebih cepat dari jadwal yang telah ditentukan daripada ditunda.
"Kalau kita pengennya lebih cepet lebih baik, coblos itu di September,"
kata Hasyim, kepada wartawan, dikutip Jumat (14/7).
Kendati demikian, dia mengaku, belum tahu apa dasar Bawaslu RI memberikan usulan untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. "Aku belum tahu dasarnya dia (Bawaslu) apa," ucap Hasyim.
Usulan untuk dipercepat Pilkada 2024 juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang.
Dia menyebut, jika pelaksanaan Pilkada bisa dipercepat tidak perlu harus adanya penundaan. "Kalau bisa tadinya ya Pemilu itu dimajukan, bukan ditunda Pilkada itu, dimajukan dong, ya kan? Kalau bisa cepat kenapa harus lama," kata dia. "Mereka (Bawaslu) kan tahu bagaimana nanti pemerintahan di daerah nanti itu kosong. Apa kita mau dengan Pj-pj terus? Kan tidak juga," sambung Junimart.
Dia pun meminta agar Bawaslu fokus bekerja dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sudah berjalan saat ini. Sebab, Bawaslu tidak ada kewenangan untuk menyampaikan usulan terkait penundaan. "Bawaslu tahunya ketika diputuskan you kerja aja, you sudah punya anggaran, sudah kita ketok juga anggarannya. Mestinya Bawaslu itu mengatakan dalam rangka apa untuk pengawasannya itu ternyata anggaran buat kami kurang cukup, ya itu bisa. Kita akan bahas itu," tegasnya."Tapi kalau untuk nunda waduh, gitu loh. Atau Bawaslu mau kerja-kerja panjang? Biar ada kerjaan? Gitu loh. Ya kan sudah lah kita kerja-kerja yang benar aja, bantu pemerintah ini pemulihan ekonomi, kan begitu aja kita ini,"
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang.
Sebelumnya, Bawaslu mengusulkan untuk membahas opsi penundaan Pilkada 2024 yang sudah dijadwalkan digelar pada November 2024.
Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat Rapat Koordinasi Kementerian dan Lembaga Negara yang diselenggarakan Kantor Staf Presiden (KSP) Jakarta, Rabu (13/7). Bagja mengungkap sejumlah kekhawatirannya jika Pilkada digelar November 2024. "Kami khawatir sebenarnya Pemilihan 2024 ini karena pemungutan suara pada November 2024 yang mana Oktober baru pelantikan presiden baru tentu dengan menteri dan pejabat yang mungkin berganti," kata Bagja keterangannya, Kamis (13/7).
Dia juga menyinggung sejumlah potensi gangguan jika Pilkada 2024 digelar bersamaan. Salah satunya, kata Bagja, ialah masalah keamanan. "Kalau sebelumnya, misalnya pilkada di Makassar ada gangguan keamanan, maka bisa ada pengerahan dari polres disekitarnya atau polisi dari provinsi lain. Kalau Pilkada 2024 tentu sulit karena setiap daerah siaga yang menggelar pemilihan serupa," ujar dia.