Respons Santai Gibran Saat Demokrasi Era Jokowi Jadi Sorotan Dunia
Sementara di level internasional kritik dilontarkan anggota Komite HAM PBB dari Senegal, Bacre Waly Ndiaye kepada perwakilan Indonesia yang hadir.
Kondisi demokrasi di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi sorotan.
- Respons Santai Cak Imin Usai Gus Yahya Bertemu Jokowi Bahas PKB-PBNU
- Respons Santai AHY saat Demokrat Dapat Banyak Nyinyiran Usai Gabung Pemerintahan Jokowi
- Guru Besar dan Civitas Akademi UGM Bikin Petisi Kritik Pemerintah, Ini Reaksi Jokowi
- Respons Istana Soal Pemakzulan Jokowi: Sampaikan Mimpi Politik Sah-sah Saja
Respons Santai Gibran Saat Demokrasi Era Jokowi Jadi Sorotan Dunia
Salah satunya para guru besar dari universitas se-Jabodetabek. Mereka menyampaikan Seruan Salemba 2024 yang menyuarakan keprihatinan terhadap kondisi demokrasi dan hukum saat ini.
Calon Wakil Presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka mengaku tidak mempermasalahkan hal tersebut. Wali Kota Solo yang juga putra sulung Presiden Joko Widodo mengucapkan terima kasih atas kritikan masukan dan masukan itu.
"Terkait apa itu?" ujar Gibran saat ditemui wartawan di Balai Kota Solo, Senin (18/3/2024).
"Ya sudah, terima kasih untuk masukan masukan dan evaluasinya, ya," ungkap Gibran saat disinggung terkait netralitas Jokowi dalam Pemilu 2024 yang juga menjadi sorotan dalam Sidang Komite Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, Swiss.
Selain universitas se-Jabodetabek, kritik juga datang dari para akademisi Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, yang menolak hasil Pemilu 2024 karena dinilai ada kecurangan.
Rektor UII Fathul Wahid mengatakan kritik yang bermunculan tersebut tidak terbatas pada situasi politik elektoral Indonesia. Pasalnya, pihaknya melihat beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.
Sementara di level internasional kritik dilontarkan anggota Komite HAM PBB dari Senegal, Bacre Waly Ndiaye kepada perwakilan Indonesia yang hadir.
Dia menyoroti pencalonan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024.
Dalam sidang Komite HAM PBB, Bacre Waly Ndiaye bertanya soal hak politik warga Indonesia pada Pemilu 2024. Awalnya, dia menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batas usia capres-cawapres.
"Apa langkah-langkah yang diterapkan untuk memastikan pejabat-pejabat negara, termasuk presiden, tidak bisa memberi pengaruh berlebihan terhadap pemilu?" ungkap Bacre Waly Ndiaye.