Revisi UU KPK mulai dibahas DPR, Jokowi dinilai ingkar janji
Daripada merevisi UU KPK, pemerintah lebih baik mendahulukan merevisi Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Polemik rencana revisi Undang Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanas. Pimpinan KPK menolak dengan alasan isi draf revisi UU KPK 90 persen melemahkan peran lembaga antirasuah.
Mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua ikut angkat bicara. Secara tegas dia mengkritik Presiden Joko Widodo yang dinilainya hanya diam menyaksikan upaya pelemahan terhadap KPK. Abdullah kecewa lantaran Jokowi tak konsisten dengan janji-janjinya saat bertarung di pemilihan presiden.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Apa yang ditekankan oleh Jokowi tentang UU Perampasan Aset? Jokowi menekankan pentingnya adanya undang-undang perampasan aset. Hal ini untuk memaksimalkan penyelamatan aset dan pengembalian uang negara. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4). "Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ucap Jokowi.
-
Kapan Presiden Joko Widodo menyelesaikan pendidikannya di Universitas Gadjah Mada? Masuk kuliah pada 1980, ia berhasil menyelesaikan pendidikannya 5 tahun berselang.
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
"Beliau tidak konsisten dengan janji-janjinya ketika kampanye. Beliau berjanji membuat kabinet ramping tapi gemuk juga. Beliau juga berjanji mendukung tindakan korupsi, kemudian sekarang malah revisi Undang-Undang KPK," kata Abdullah saat diskusi di Warung Daun, Sabtu (6/2).
Dia menagih janji Jokowi untuk tegas dan berada di depan dalam upaya pemberantasan korupsi. Abdullah meminta Jokowi menolak draf revisi UU KPK yang saat ini masih berada di Badan Legislasi DPR.
"Jadi Presiden tidak bisa lepas tangan dalam hal tersebut," katanya.
Menurutnya, daripada merevisi UU KPK, pemerintah lebih baik mendahulukan merevisi Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebab, KUHP dipandang sebagai rumah tangga hukum Indonesia.
"Kalau UU KPK direvisi sekarang, lalu setahun-dua tahun KUHP selesai, dan nanti ada yang berbenturan, KPK akan direvisi lagi," ucapnya.
(mdk/noe)