Roy Suryo kangen lihat politisi PDIP nangis saat harga BBM naik
Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengklaim, partainya selalu menyampaikan kritik yang konstruktif terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Riza membandingkan sikap Gerindra dengan PDIP saat menjadi oposisi di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama 10 tahun.
Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengklaim, partainya selalu menyampaikan kritik yang konstruktif terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Riza membandingkan sikap Gerindra dengan PDIP saat menjadi oposisi di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama 10 tahun.
"Ya mohon maaf, dulu PDIP waktu oposisi apa aja yang diiniin Pak SBY pokoknya semua salahlah, kira-kira gitu," kata Riza di Resto Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (21/4).
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Apa yang dikatakan Habiburokhman tentang hubungan Jokowi dan PDIP? Habiburokhman menyebut, sejumlah orang yang kalah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah move on, usai pesta demokrasi tersebut dianggap berakhir. "Mungkin dari 100 persen sudah 60 persen orang move on. Kemudian juga tahapan kedua hari ke hari misalnya adanya statement dukungan, statement selamat dari kepala-kepala negara penting di dunia itu mungkin membuat sekitar 80 persen orang move on. Terakhir penetapan KPU kemarin mungkin sudah 95 persen orang move on," jelasnya.
-
Di mana Rakernas PDIP diadakan? Mantan calon Presiden (Capres) nomor ururt 03 Ganjar Pranowo menghadiri agenda rapat kerja nasional (rakernas) PDIP di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol Jakarta pada Jumat (24/5).
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
Politikus PDIP Masinton Pasaribu yang hadir dalam diskusi tersebut memberikan tanggapan. Masinton mengklaim, dulu PDIP tak hanya melempar kritik, tetapi juga memberikan solusi alternatif jika ada kebijakan SBY yang dianggap tidak tepat.
"Kalau kami ketika jadi oposisi 10 tahun Pak SBY ya, kami selalu, ketika ada kebijakan yang kami anggap belum sesuai dengan kepentingan rakyat, kami pasti kritik dan berikan solusi alternatif," tegasnya.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo juga menyindir Masinton. Menurutnya, saat zaman pemerintahan SBY, PDIP sangat dramatis dalam mengkritik. Contohnya terlihat saat pemerintahan SBY menaikkan harga bahan bakar minyak.
"Tapi kangen loh kita dulu. Naik dulu BBM naik sampai nangis Mbak Rieke, Bang Masinton. Kangen kita kayak gitu. Sekarang BBM naik banget, enggak nangis-nangis," ungkapnya.
"Oh nggak, itu harusnya tugas oposisi untuk melakukan kritik," timpal Masinton.
"Kalau sekadar nangis sih nggak memberikan solusi," lanjut Roy lagi.
Masuk dalam perdebatan, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera memberi nilai enam untuk pemerintahan Jokowi. Untuk itu, PKS berupaya menghadirkan Presiden baru di ajang Pilpres 2019.
"Jokowi luar biasa, tapi nilainya enam, kami ingin yang delapan. Makanya 2019 tetap ganti presiden," ucapnya.
Mendengar hal tersebut, Masinton menyanggah pernyataan Mardani. Menurutnya, rakyat Indonesia memberi nilai tinggi atas kinerja pemerintahan Jokowi.
"Luar biasa kok, Mardani kasih enam. Bagi rakyat, nilainya sembilan," kata Masinton.
Mardani keberatan atas nilai sembilan itu. Sekali lagi, Mardani menjelaskan alasan pemerintahan Jokowi layak mendapat angka enam sebagai Presiden RI.
"Saya ulangi sederhana. Tiap bulan masyarakat bayar listrik mahal, 1 kWh itu Rp 1.400-an. Manajemen energi kita belum rapi. Malaysia beli telur Rp 11 ribu sekilo, kita Rp 23 ribu. PKS bersama Gerindra siap di 2019," tandas Mardani.
Baca juga:
Wasekjen Gerindra minta Demokrat tak memaksakan AHY jadi Capres
Demokrat ingin bertemu PKS, Gerindra sindir soal ambisi keluarga
Demokrat dan Gerindra kritik foto Jokowi diselipkan di sertifikat tanah
SBY hadiri perayaan Seba Baduy di Lebak Banten
Waketum Demokrat akui Wiranto ajak SBY dukung Jokowi saat bertemu di Kuningan
Kalahkan Demokrat, ini alasan PKB jadi partai Islam terkuat jelang 2019
Wasekjen Demokrat sebut koalisi di Pilpres ditentukan usai Pilkada Serentak