Prabowo Diminta Tak Pilih Politisi Jadi Menteri Ekonomi

Pasar akan jauh lebih percaya kepada profesional yang mampu mengelola keuangan dengan ba

Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana akan mengumumkan jajaran menteri baru pada 21 Oktober 2024. Pengumuman ini akan disampaikan Prabowo sehari setelah pelantikannya pada20 Oktober mendatang.

Pengamat Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda, berharap jajaran menteri yang dipilih Prabowo tidak didominasi para politikus karena memiliki koalisi partai yang gemuk. Apalagi khususnya bagi menteri yang mengurusi ekonomi.

"Yang pasti, bagian ekonomi sebisa mungkin bukan orang politik, terlebih orang politik praktis," kata Huda di Jakarta, Jumat (9/8).

Menurutnya, pasar akan jauh lebih percaya kepada profesional yang mampu mengelola keuangan dengan baik. Bahkan orang yang bukan merupakan tim pemenangan Prabowo-Gibran.

Ini Sosok yang Pantas Jadi Menteri Era Prabowo-Gibran

Huda melihat Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka seperti Thomas Djiwandono, Eddy Soeparno, Bahlil Lahadalia, Rosan Roeslani dinilai tidak pas jika masuk dalam kabinet Pemerintahan Prabowo mendatang.

"Kalau melihat seperti Thomas Djiwandono, Eddy Soeparno, Bahlil, Rosan, merupakan orang-orang yang menurut saya tidak pas jika masuk ke tim ekonomi," ujar Huda.

Huda menilai, kursi menteri di bidang perekonomian cocok diduduki oleh Budi Gunadi Sadikin atau Mahendra Siregar.

Pasalnya kedua orang tersebut memiliki pengalaman yang baik dibidang perekonomian. Selain itu, juga bagus untuk market.

"BGS (Budi Gunadi Sadikin) dan Mahendra paling berpeluang dan market juga oke nampaknya. Tapi perlu juga orang yang memang mengerti tentang fiskal, sedangkan BGS, Tiko, Mahendra itu orang perbankan. Orang moneter ngurus fiskal ya bubar kebijakannya," ujarnya.

Sosok Ini Tak Pantas Jadi Menteri Lagi

Di sisi lain, Huda mengusulkan ada beberapa nama yang menurutnya perlu dipikirkan ulang untuk diangkat kembali menjadi menteri. Mulai dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia.

Ketiga menteri tersebut memiliki kinerja yang tidak sesuai dan harus bertanggungjawab mengenai perekonomian Indonesia. Bahkan Huda menilai kinerja mereka membuat ekonomi nasional stagnan dan tidak tembus target 8 persen.

"Khusus untuk Bahlil, orang yang sudah tidak benar dan keblinger tentang kebijakan investasi dan hilirisasi, ngapain juga dipertahankan. Akan timbul masalah-masalah baru seperti lingkungan dan konflik ketika Bahlil ditunjuk lagi, apalagi soal ESDM. Big no to Bahlil," pungkasnya.