Rumor Budi Waseso Masuk Bursa Calon Ketum PPP Dinilai Tak Rasional
Menurutnya, Buwas secara aturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon ketua umum.
Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso dirumorkan bakal meramaikan bursa calon Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Isu tersebut langsung mendapatkan penolakan dari kader muda PPP.
Kader muda PPP, Usni Hasanudin mengaku tidak setuju apabila nama mantan Kabareskrim Polri itu masuk sebagai bursa calon Ketua Umum PPP saat digelarnya Muktamar.
-
Di mana PPS berkedudukan? PPS dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu di kelurahan atau desa. Oleh karena itu, PPS berkedudukan di kelurahan atau desa.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.
-
Bagaimana PPS membentuk KPPS? Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS): PPS membentuk KPPS yang bertugas dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
-
Kenapa PPP mengajukan gugatan ke MK? Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara meminta agar tidak ada persepsi partai berlambang kabah tidak lolos Parlementary Threshold (PT) 4 persen. PPP akan mengajukan gugatan hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau kita sih belum punya cerita PPP enggak lolos. Jadi kalau ada yang mimpi PPP tidak lolos, ya biarkanlah," ujarnya di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (21/3).
"Kami tidak setuju Buwas jadi calon Ketua Umum PPP. Enggak rasional," kata Usni kepada wartawan, Kamis (18/7).
Menurutnya, Buwas secara aturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon ketua umum. Sebab, calon ketua umum itu diatur AD/ART minimal menjadi pengurus satu periode sebelumnya.
"Darimana rasionalnya Buwas dicalonkan jadi Ketua Umum PPP? Secara aturan AD/ART tidak dapat, kemudian dari basis juga tidak dapat," ujarnya.
Dia menjelaskan sosok yang ideal menjadi calon Ketua Umum PPP tidak harus dari luar. Sebab, kata dia, jika dari luar berpotensi memicu gesekan di internal. Selain itu, PPP juga harus menjalankan prinsip partai sebagai partai kader sehingga mendorong kader sebagai caketum.
"Kalau dari luar atau eksternal partai, ini kan lucu. Untuk apa selama ini berteriak bahwa PPP adalah partai kader, tetapi tidak memiliki kepercayaan diri mendorong kader sendiri," tegas Usni.
Usni menegaskan PPP memiliki basis sosiologis yang jelas, sehingga tidak mungkin mengambil dari luar untuk calon ketua umum. Apalagi, menurutnya, internal PPP juga tidak kekurangan kader.
"Masih banyak yang mumpuni seperti Zainut Tauhid yang kini sebagai Waketum MUI, Ahmad Muqowam yang duduk sebagai Anggota DPD RI, Ahmad Farial serta banyak lagi yang lain. Tapi kenapa harus mengambil dari luar?," ungkapnya.
Dia menyarankan kepada seluruh pengurus PPP agar Muktamar sebagai momentum untuk bersatu. Oleh karenanya, lanjut Usni, calon ketua umum juga harus diperhatikan untuk mencapai tujuan persatuan tersebut demi kejayaan kembali partai.
"Muktamar kali ini harus dijadikan momentum persatuan. Terima atau tidak, PPP itu masih terbelah. Satukan dulu buat Muktamar rekonsiliasi. Kalau kita masih berpikir sah tidak sah, makan sampai kapan pun sulit PPP akan besar," tandasnya.
Buwas menampik isu liar dirinya akan menjadi kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP). "Enggak lah. Saya ini kan bukan orang kader Parpol, bukan," tutur Buwas di Mabes Polri.
Menurut Buwas, dirinya tidak mumpuni masuk partai politik. Untuk itu, dirinya sama sekali tidak terpikir akan terjun ke dunia politik bersama partai.
PPP sendiri bakal menyelenggarakan Mukernas IV pada 19-20 Juli di Hotel Le Dian, Serang, Banten. Salah satu agenda yang akan dibahas adalah mengenai ketua umum partai yang saat ini masih pelaksana tugas (Plt) yang dijabat Soeharso Monoarfa.
Baca juga:
Budi Waseso Jawab Isu Masuk PPP: Saya Ini Bukan Kader Parpol
PPP Siap Kerja Sama Dengan Parpol Pendukung Prabowo
1 Kursi Jadi Rebutan 5 Partai
PPP Belum Pecat Habil Marati Sampai Putusan In Kracht
Incar Kursi Pimpinan MPR, PPP Bakal Lobi Ketum Partai Koalisi Jokowi