Saat Tiga Cawagub Jakarta Setuju Sistem Zonasi Dilanjutkan di Seluruh Sekolah
Tiga Calon Wakil Gubernur Jakarta menyatakan bakal melanjutkan sistem Zonasi di Jakarta.
Tiga Calon Wakil Gubernur Jakarta menyatakan bakal melanjutkan sistem Zonasi di Jakarta. Cawagub nomor urut 1 Suswono mengatakan bakal melanjutkan sistem zonasi setelah seluruh sekolah digratiskan.
"Sistem zonasi Sangat tepat diterapkan, dengan catatan bahwa sekolah negeri maupun swasta nanti akan kita gratiskan," kata Suswono dalam debat Pilkada Jakarta, Minggu (27/10).
- Membandingkan Ide Cagub Jakarta Soal Program Rumah Rakyat
- Begini Cara Warga Jakarta Beri Masukan ke Bakal Cagub Cawagub
- Bakal Cagub Jakarta Belum Ditetapkan Sudah Keliling, KPU Ingatkan Jangan Curi Start Kampanye
- Sejumlah Sekolah di Jateng Ini Terdampak PPDB Sistem Zonasi, Rumah Warga Sampai Disulap Jadi Ruang Kelas
Suswono mengatakan, setiap anak harus bisa sekolah di lokasi yang dekat dengan tempat tinggalnya. Dia tidak ingin ada anak-anak di Jakarta putus sekolah.
"Kami pastikan, dengan sekolah gratis untuk semua, baik negeri maupun swasta, mereka bisa tetap bersekolah di tempat terdekat dengan tempat tinggalnya. Jadi, kita akan pastikan tidak ada anak putus sekolah," ujar Suswono.
Cawagub nomor urut 2 Kun Wardhana juga mendukung penerapan sistem zonasi di Jakarta. Dia menuturkan, zonasi bakal lebih baik bila jumlah sekolah bisa merata di Jakarta.
"Konsep zonasi bisa berjalan dengan baik bila jumlah sekolah bisa merata. Saat ini, dari 267 kelurahan, ada 168 kelurahan yang tidak memiliki SMA dan 86 kelurahan yang tidak memiliki SMP. Karena itu, kita perlu meningkatkan jumlah SMP dan SMA di kelurahan-kelurahan yang belum memiliki sekolah. Selain itu, kualitas guru harus kita perhatikan, termasuk peningkatan kesejahteraan dan status guru, agar mereka bisa menjadi P3K," papar Kun.
Infrastruktur Harus Merata
Selanjutnya, Cawagub nomor urut 3 Rano Karno menjelaskan, Zonasi ini merupakan bagian dari PPDB. Menurut dia, Zonasi ini hasil peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Untuk itu, dia menilai Zonasi masih dibutuhkan sambil membangun infrastruktur sekolah yang belum merata.
"Zonasi masih dibutuhkan sambil kita menunggu pembangunan infrastruktur sekolah yang lain. Tiap tahun, lulusan SD di Jakarta mencapai 15 ribu orang, sementara daya tampung SMP hanya 7 ribu. Pemerintah daerah sudah memberikan beasiswa untuk siswa di sekolah negeri dan swasta, namun inilah kendalanya," tutup Rano Karno.