Sahkan Golkar di bawah Agung, Menkum HAM siap hadapi gugatan Ical
Yasonna mengklaim keputusan yang diambilnya memiliki dasar hukum.
Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM), Yasonna H Laoly siap menghadapi gugatan kubu Aburizal Bakrie (Ical) atas keputusannya yang mengesahkan DPP Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono. Yasonna mempersilakan kubu Ical melakukan gugatan ke PTUN karena hal itu merupakan hak dari setiap warga negara.
"Soal ada gugatan dari Pak Ical dan kawan-kawan ke pengadilan biar saja berproses itu sah-sah saja. Setiap warga negara yang merasa hak hukumnya ternodai itu sah saja," kata Yasonna di kantor Kemenkum HAM, Jakarta, Selasa (10/3).
Bukan tanpa sebab Yasonna mempersilakan Ical melakukan gugatan. Pasalnya, dia mengklaim keputusan yang diambilnya memiliki dasar hukum. Bahkan, dia mengaku siap menanggung resiko atas keputusan tersebut.
"Setiap keputusan ada resikonya. Ini kita mengambil secara cermat berpijak. Saya minta pandangan ahli, staf saya yang menurut saya dasar hukumnya dapat terpenuhi, tidak mungkin ini saya biarkan," tegas dia.
Selain itu, Yasonna menegaskan apa yang diputuskannya sudah sesuai asas berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, Yasonna mengimbau kubu Agung dan kubu Ical mau menyudahi konflik yang berkepanjangan.
Menurut Yasonna, penyelesaian konflik ini bisa dimulai dengan sama-sama menyusun struktur kepengurusan partai yang berlambangkan pohon beringin itu dengan baik.
"Kita bermain azas berbangsa negara. Saya berharap imbauan saya Pak Agung bisa mengadakan pendekatan dengan Aburizal Bakrie menyusun kepengurusan yang baik," pungkasnya.
Baca juga:
Ical: Sahkan Golkar kubu Agung, Menkum HAM kurang baca dengan teliti
Priyo sebut Ical tak berhak lagi gelar pertemuan atas nama Golkar
Ical: Kubu Agung sementara menang, tapi jangan senang dulu
Menkum HAM sahkan kepengurusan Agung, kubu Ical gelar rapat mendadak
Ical: Keputusan Menkum HAM mencederai keadilan dan demokrasi
Kubu Agung minta Ical legowo tak usah lapor Bareskrim
Lunakkan kubu Ical, Priyo janjikan jabatan strategis di partai
-
Bagaimana Golkar merespon wacana Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Golkar merespons wacana Ridwan Kamil bersedia maju di Pilkada DKI Jakarta karena berasumsi eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur. Saat itu, Anies merupakan capres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Golkar memberikan penugasan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta dan Jawa Barat.
-
Kapan Partai Golkar memutuskan mengusung Gibran? Keputusan diambil dalam Rapimnas Golkar pada Sabtu (21/10).
-
Mengapa Istighosah penting? Manfaat dari istighosah adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, mempererat hubungan antara hamba dan Rabbnya.
-
Kenapa PPP mengajukan gugatan ke MK? Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara meminta agar tidak ada persepsi partai berlambang kabah tidak lolos Parlementary Threshold (PT) 4 persen. PPP akan mengajukan gugatan hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau kita sih belum punya cerita PPP enggak lolos. Jadi kalau ada yang mimpi PPP tidak lolos, ya biarkanlah," ujarnya di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (21/3).
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Mengapa para ketua dewan Golkar menolak munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.