Sambangi DPP PKS, Kemendagri Singgung Sistem Politik Sehat Kuncinya di Parpol
"Membangun sistem politik yang sehat dan baik pilar utamanya merupakan partai politik, jadi jika partai politiknya sehat dapat dipastikan sistem politik negara itu pun sehat," ujar Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Bahtiar.
Jajaran Kementerian Dalam Negeri yang diwakili oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Bahtiar, menyambangi kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), pada Kamis (3/6). Kedatangan Kemendagri dalam rangka serah terima dan penandatanganan berita acara penyerahan bantuan keuangan partai politik tahun anggaran 2021.
Dalam kunjungannya, Bahtiar mendorong agar negara memiliki proteksi yang cukup dalam memperkuat sistem kepartaian di Indonesia. Sebab menurutnya, campur tangan negara diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada keberlangsungan partai politik di masa transisi demokrasi. Apalagi di era demokrasi seperti saat ini, kata dia, suatu negara bergantung pada kondisi partai politiknya.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Siapa yang dilantik menjadi Ketua KPK Sementara? Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.
-
Bagaimana PPS membentuk KPPS? Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS): PPS membentuk KPPS yang bertugas dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
-
Kapan Nawawi Pomolango dilantik sebagai Ketua KPK sementara? Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara Nawawi Pomolango berpose sesaat sebelum memberi keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (27/11/2023). Sebelumnya Presiden Joko Widodo, melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara.
-
Bagaimana KKP mendorong kemitraan usaha pemindangan? Menurutnya, pertemuan para supplier (pemasok), distributor, dan pengolah pindang diharapkan dapat memberikan pemahaman bersama terkait gambaran makro industri pemindangan. Sebagai bentuk komitmen, Ditjen PDS mengkolaborasikan mereka dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara pelaku usaha perikanan besar (supplier) dengan distributor pemindang, kemudian kesepakatan antara distributor pemindang dengan kelompok pengolah pindang, yang kesemuanya merupakan para pelaku usaha dalam rantai pasok usaha pemindangan.
"Membangun sistem politik yang sehat dan baik pilar utamanya merupakan partai politik, jadi jika partai politiknya sehat dapat dipastikan sistem politik negara itu pun sehat," ujar Bahtiar, dalam rilis yang terima Liputan6.com, Jumat (4/6).
Pertemuan antara Kemendagri dan PKS kemarin sekaligus ajang silaturahmi. Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Bendahara Umum Mahfudz Abdurrahman beserta pengurus DPP PKS sangat menyambut baik pertemuan itu.
Ahmad Syaikhu menyatakan, pada pertemuan keduanya banyak hal yang dibahas salah satunya sistem politik di Tanah Air.
"Banyak juga diskusi kita untuk memperbaiki sistem perpolitikan ke depannya, dan tentu saja kami sangat berterima kasih kepada bapak Bahtiar dan Insya Allah dana bantuan partai politik ini kami akan manfaatkan untuk proses edukasi politik bagi konstituen kami, dan juga Insya Allah ini akan kita pertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel," ujar Ahmad Syaikhu.
Reporter: Yopi Makdori
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Politikus PKS Anggap Masih Ada Celah Berkoalisi dengan PDIP
PDIP Tutup Pintu Koalisi, PKS akan Lebih Aktif Dialog dengan Partai Lain
PKS: Sekalipun Diajak PDIP, Kami Belum Tentu Mau Berkoalisi
PKS Dorong Jokowi Investigasi Kejanggalan Tes Wawasan Kebangsaan KPK
PDIP Tutup Pintu Koalisi, Presiden PKS akan Tetap Jalin Silaturahmi Politik
PKS Minta Jokowi Batalkan Hasil TWK Calon ASN Pegawai KPK