SBY protes keras DPR: Bagaimana pengawasan dana aspirasi itu?
SBY mempertanyakan pengawasan dana tersebut jika nantinya disetujui pemerintah.
Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara terkait kisruh dana aspirasi sebesar dana Rp 11,2 triliun yang diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Lewat akun twitternya, ada lima hal dikritisi SBY terkait wacana DPR meminta jatah dana aspirasi Rp 20 miliar per anggota yang akan dimasukkan dalam Rancangan APBN 2016. Menurut SBY, tidak ada pengawas yang jelas jika dana aspirasi dikucurkan.
"Bagaimana akuntabilitas & pengawasan dana aspirasi itu, sekalipun dana itu tidak 'dipegang' sendiri oleh anggota DPR?," kata SBY dalam akun twitternya seperti dikutip merdeka.com, Senin (15/6).
Pertama SBY menilai bagaimana dana sebesar Rp 20 miliar per anggota tersebut dapat menyatu dengan rencana pembangunan pemerintah maupun pemerintah daerah asal anggota DPR tersebut. "Ingat, APBN direncanakan & disiapkan dgn proses 'dari atas & dari bawah' secara terpadu, bertahap & berlanjut. Di mana masuknya?," ujarnya.
Kedua, menurut SBY, bagaimana menjamin penggunaan dana tersebut tidak tumpang tindih dengan anggaran daerah dan yang diinginkan oleh DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota. Ketiga, beber SBY, kalau anggota DPR punya dana aspirasi, bagaimana dengan anggota DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota yang dinilai lebih tahu dan lebih dekat ke dapil.
"Kalau mereka juga dapat dana aspirasi, betapa besar dana APBN & APBD yang tidak 'ditangan' eksekutif dalam perencanaannya," kata SBY.
"Betapa rumit & kompleksnya perencanaan pembangunan, karena masing-masing pihak punya keinginan & rencananya sendiri," imbuh Ketua Umum Demokrat itu.
Selanjutnya, SBY menilai apa bedanya antara pemerintah dan DPR jika saling mementingkan jatah anggaran. SBY mempertanyakan pengawasan dana tersebut jika nantinya dikucurkan pemerintah.
"Kalau anggota DPR punya 'jatah & kewenangan' untuk tentukan sendiri proyek & anggarannya, lantas apa bedanya eksekutif & legislatif?," tukas SBY.
Baca juga:
Presiden Jokowi belum tentukan sikap soal dana aspirasi DPR
Demokrat mencla mencle soal dana aspirasi
ICW tuding dana aspirasi anggota DPR buat jualan pengaruh di daerah
'Dana aspirasi perlihatkan pimpinan DPR berciri pebisnis'
Pemuda Muhammadiyah sebut dana aspirasi anggota DPR tak masuk akal
Fraksi NasDem tuding dana aspirasi anggota DPR hasil cacat pikir
Timbulkan kesenjangan, NasDem tolak dana aspirasi senilai Rp 11,2 T
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang dilakukan Syahrini di Jakarta? Tidak ada perubahan, Syahrini selalu terlihat anggun dan menenangkan sekali.
-
Apa yang diharapkan dari Dana Desa di Purwakarta? “Alhamdulillah, dana desa sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Purwakarta, khususnya yang berada di desa. Ini terlihat dari jumlah Desa Mandiri di Purwakarta yang meningkat menjadi 60 desa, dari yang sebelumnya 25 desa. Capaian ini merupakan lompatan yang luar biasa bagi Purwakarta,” ucap Anne.
-
Apa yang dilakukan anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta saat rapat paripurna? Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Cinta Mega kedapatan tengah bermain game slot saat rapat paripurna penyampaian pidato Penjabat (Pj) Gubernur terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (20/7).