SDA tak setuju, Kubu Djan Faridz tolak hadiri mukernas PPP di Ancol
Kubu Djan tak akui mukernas yang dipimpin oleh Emron Pangkapi itu.
Sekjen PPP kubu Djan Faridz, Achmad Dimyati Natakusumah membenarkan bahwa Ketua Umum PPP hasil Muktamar Bandung Suryadharma Ali (SDA) tak sepakat adanya Mukernas IV PPP. SDA justru ingin Mukernas yang diselenggarakan hari ini di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, dibatalkan.
"Betul itu, Pak SDA juga bicara ke saya. Pak SDA itu tidak setuju dengan Mukernas. Makanya kenapa Mukernas diselenggarakan?" kata Dimyati saat dihubungi merdeka.com, Rabu (24/2).
Menurut Dimyati, SDA tak inginkan ada penyatuan yang digelar secara tergesa. Sebab, dikhawatirkan akan muncul perpecahan baru.
"Poinnya harus bersama-sama kalau mau islah. Jangan cepat-cepat, terlalu prematur, jangan cepat-cepat dan perpecahan tumbuh," tuturnya.
Meski begitu, Dimyati mengakui bahwa kubu Djan diundang dalam Mukernas tersebut. Namun karena tak disetujui oleh SDA, maka pihaknya enggan hadir.
"Ya diundang untuk apa? Mukernas tidak disetujui ketua umum produk Bandung. Masak kita datang, terus pecah lagi dong ketua umum. Muktamar Bandung kan ketua umumnya SDA, ya ikut komandannya dong," ujarnya.
Bahkan Dimyati mengungkapkan, jika SDA tak mengakui Plt Ketua Umum Muktamar Bandung, Emron Pangkapi. Sebab hanya diputuskan secara sepihak oleh orang-orang yang dominan di PPP kubu Romahurmuziy (Romi).
"Ya enggak, enggak ada Plt. Pak SDA enggak memberikan Plt," pungkasnya.
Baca juga:
Suryadharma Ali minta Mukernas PPP dibatalkan
SDA dibui, Emron Pangkapi pimpin Mukernas persiapan muktamar PPP
Senior tuding pemerintah kembali obok-obok PPP
JK sebut pengesahan PPP Muktamar Bandung untuk menstabilkan politik
Senior PPP kepada kubu Djan: Silakan gugat, tapi kalau bisa islah
Tokoh senior PPP minta muktamar islah digelar April
Waketum PPP hasil Muktamar Bandung ajak Djan Faridz duduk bersama
-
Bagaimana PPS membentuk KPPS? Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS): PPS membentuk KPPS yang bertugas dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Kenapa PPPK diperkenalkan? Konsep PPPK diperkenalkan sebagai upaya untuk memberikan fleksibilitas dalam perekrutan pegawai bagi instansi pemerintah, memungkinkan mereka untuk menanggapi kebutuhan mendesak atau kebutuhan khusus tanpa melalui proses seleksi dan penerimaan PNS yang lebih panjang dan rumit.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Di mana PPS berkedudukan? PPS dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu di kelurahan atau desa. Oleh karena itu, PPS berkedudukan di kelurahan atau desa.