Sebelum wafat, Taufiq Kiemas dikritik 4 orang ini
Pada momen Hari Pancasila itu pula Taufiq banyak mendapat kritik. Siapa saja pengkritik itu?
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Taufiq Kiemas tutup usia Sabtu (8/6) akibat sakit setelah kelelahan menghadiri rangkaian peringatan Hari Kelahiran Pancasila di Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada 1 Juni lalu. Pada momen Hari Pancasila itu pula Taufiq banyak mendapat kritik.
Taufiq dikritik bukan karena pribadinya, melainkan lantaran gagasan Empat Pilar Kebangsaan yang gencar disosialisasikannya. Meski tak secara langsung mengkritik Taufiq, pengkritik Empat Pilar Kebangsaan langsung ditangkap publik sebagai pengkritik sang Ketua MPR tersebut.
Maklum saja, di bawah kepemimpinan Taufiq, MPR terus menerus menyosialisasikan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ke daerah-daerah di Indonesia. Hal ini mungkin yang menyebabkan Taufiq setelah wafatnya banyak dipanggil 'Bapak Empat Pilar'.
Berikut empat orang yang mengkritik Taufiq Kiemas :
-
Kapan Mohammad Nazir Datuk Pamoentjak wafat? Ia wafat di Bern, Swiss pada tanggal 10 Juli 1965 di usianya yang sudah 68 tahun.
-
Kapan Habib Ali Kwitang wafat? Sampai sekarang, jejak dakwah dari ulama yang wafat pada 13 Oktober 1968 itu masih ada.
-
Kapan Teuku Nyak Makam wafat? Teuku Nyak Makam meninggal pada 21 Juli 1896. Tepat pada hari ini adalah 128 tahun wafatnya Teuku Nyak Makam yang patut dikenang oleh masyarakat Indonesia.
-
Kenapa tasawuf penting? Belajar tasawuf adalah penting karena tasawuf adalah ilmu yang mengajarkan kita untuk menyucikan jiwa, memperbaiki akhlak, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.
-
Kapan Agus Salim wafat? Tepat hari ini, 4 November pada tahun 1954 silam, Haji Agus Salim meninggal dunia.
-
Kapan Habib Hasan Bin Ja'far Assegaf wafat? "Segenap Keluarga Besar Rabithah Alawiyah turut berduka cita atas wafatnya Habib Hasan bin Ja'far bin Umar Assegaf (Pimpinan Majelis Nurul Musthofa) pada hari Rabu, 13 Maret 2024," tulis akun @rabithah_alawiyah.
Muhaimin Iskandar
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar memulai wacana mengkritik Empat Pilar Kebangsaan dalam 'Seri Diskusi PKB Penerus Perjuangan Gus Dur' di kantor DPP Partai PKB di Jakarta Pusat, 7 April lalu.
Menurut Muhaimin, peran Pancasila tidak dapat dijadikan sebagai pilar negara, tetapi lebih tepat menjadi asas dasar negara.
"Pilar bangsa yang sekarang kan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, ternyata ada kesalahan. Yang benar adalah Pancasila harus dijadikan dasar, sementara pilar yang tiga lainnya," kata Muhaimin.
Oleh karena itu, Muhaimin menginstruksikan kepada anggota MPR dari PKB maupun partai lain untuk meluruskan pandangan Empat Pilar Kebangsaan.
Menanggapi kritik itu, Taufiq Kiemas bersikap santai. Dia justru meminta Ketua Fraksi PKB di MPR Lukman Edy menjelaskan kepada ketua umumnya tentang konsep Empat Pilar Kebangsaan.
"Makanya saya minta Pak Lukman Edy nanti yang menjelaskan kepada Pak Muhaimin Iskandar mengenai Empat Pilar yang sedang disosialisasikan MPR itu. Dijelaskan mengenai pemahaman-pemahaman Empat Pilar tersebut," ujar Taufiq.
Taufiq mengatakan kritik tersebut tidak berpengaruh terhadap sosialisasi yang dilakukan MPR. "Sepanjang rakyat merespons positif empat pilar itu, kami tetap sosialisasi terus, jalan terus. Tidak terganggu dengan berbagai kritikan," tegas Taufiq.
Rachmawati Soekarnoputri
Kali ini bukan orang luar yang mengkritik Taufiq Kiemas soal Empat Pilar Kebangsaan, melainkan iparnya sendiri, yakni Rachmawati Soekarnoputri.
Bahkan, Rachmawati yang tergolong paling serius mengkritik gagasan Taufiq cs di MPR tersebut. Pada 15 April lalu, adik Megawati Soekarnoputri itu melayangkan surat somasi ke Taufiq Kiemas selaku Ketua MPR.
Politikus Partai NasDem ini menilai, program tersebut rentan menimbulkan persoalan politik, hukum, sosial, dan rawan penyimpangan penggunaan APBN.
"Ditengarai berpotensi menimbulkan adanya penyimpangan anggaran dan pelanggaran hukum, atas azas nama 'Sosialisasi Empat Pilar' yang menggunakan uang negara melalui APBN. Berdasarkan kewenangan MPR yang diatur dalam UU Nomor 27 tahun 2009 tentang Susduk," kata Rachmawati melalui kuasa hukumnya, Bambang Suroso, Senin (15/4). Somasi tersebut dilayangkan secara tertulis.
Karenanya, Rachmawati mendesak Taufiq menghentikan sosialisasi program 4 pilar yang dikaitkan dengan Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI tersebut. Terlebih, dia menilai program tersebut belum ditetapkan dalam TAP MPR, belum diputuskan dalam keputusan regulasi MPR.
"Baru bentuk wacana keinginan MPR RI untuk membentuk Badan Pemasyarakatan Empat Pilar Negara," lanjutnya.
Harry Tjan Silalahi
Peneliti Senior Center for Strategic and International Studies (CSIS) Harry Tjan Silalahi mengkritik konsepsi Empat Pilar Kebangsaan lewat sebuah opini di surat kabar nasional pada 12 April 2013. Harry memberi judul pendapatnya itu dengan cukup keras 'Sesat Pikir, Samakan Pancasila sebagai Pilar'.
"Setiap orang memahami bahwa pilar tak sama maknanya dengan dasar. Pilar yang berarti tiang penyangga tentu berbeda dengan dasar atau fundamen. Dengan demikian, menyamakan Pancasila sebagai pilar merupakan sesat pikir," tulis Harry.
Tidak hanya itu, cendekiawan yang dekat dengan Orde Baru itu juga mengkritik pemberian gelar doktor honoris causa dari Universitas Trisakti kepada Taufiq Kiemas.
"Wacana penyebarluasan konsep empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, dapat sambutan. Tak kurang UU tentang Partai Politik (UU No 27 Tahun 2008) mengamanatkan agar anggota DPR perlu memasyarakatkan empat pilar itu. Malah ada perguruan tinggi swasta yang menganugerahi gelar doktor honoris causa kepada seorang pejabat negara yang dipandang berjasa memasyarakatkan empat pilar itu," tulis Harry tanpa menyebut langsung nama Taufiq.
Sutiyoso
Ketua Umum Partai Kesatuan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso juga ikut mengkritik konsepsi Empat Pilar Kebangsaan yang digagas Taufiq Kiemas. Pria yang lega karena partainya akhirnya lolos menjadi peserta Pemilu 2014 itu berpendapat, Pancasila bukanlah bagian dari empat pilar tapi merupakan falsafah negara.
"Saya tidak begitu setuju dengan pandangan Pak Taufiq Kiemas atau MPR tentang Pancasila sebagai salah satu dari empat pilar. Pandangan itu menyelaraskan Pancasila dengan UUD 45, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI. Padahal Pancasila lebih dari itu," ujarnya kepada wartawan di Jakarta Rabu 5 Juni lalu.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, Pancasila bukan pilar melainkan dasar atau 'Weltanschauung' pandangan hidup bangsa Indonesia.
"Konsep Empat Pilar sangat tidak tepat dan fatal karena merendahkan nilai Pancasila. Pancasila yang merupakan dasar negara tidak setara dengan Kebhinnekaan atau UUD 1945, dan bahkan NKRI," tegasnya.