Sekjen PDIP sebut masuk koalisi kekeluargaan bukan instruksi Mega
Mega memberikan kebebasan kepada kadernya untuk membangun konsolidasi dengan partai lain.
Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan keikutsertaan PDI-Perjuangan dalam koalisi kekeluargaan bukan dari instruksi Ketua umum partai Megawati Soekarnoputri. Namun, Hasto menyebut Mega memberikan kebebasan kepada kadernya untuk membangun konsolidasi dengan partai lain.
"Tidak, Ibu Mega dalam memimpin sangat demokratis, beliau memberikan kebijakan-kebijakan dasar kemudian kami terjemahkan kebijakan tersebut," tegas Hasto di kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/8).
Sehingga, menurutnya, keputusan yang diambil oleh pelaksana tugas (Plt) DPD PDIP DKI Jakarta Bambang DH untuk gabung koalisi masih sesuai dengan mandat Mega dan AD/ART partai.
"Jadi ini kami kan setiap dewan pimpinan daerah punya mandat untuk melakukan tugas-tugas membangun kerjasama dengan partai politik" jelasnya.
Dia menambahkan, dibentuknya koalisi kekeluargaan merupakan gagasan baik. Koalisi kekeluargaan, lanjutnya, dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip saling mendukung antara yang kuat dan yang lemah.
"Prinsip ini seringkali dilupakan dalam berkehidupan. Namun, koalisi kekeluargaan itu justru menerapkannya dalam berpolitik. Sehingga meskipun di antara partai politik berkompetisi, tetapi kami juga berdialog untuk menyepakati hal-hal yang fundamental untuk bangsa ini," tutupnya.
Seperti diketahui, PDIP, Gerindra, Demokrat, PAN, PKB, PPP dan PKS melakukan pertemuan untuk membahas penjajakan koalisi di Pilgub DKIJakarta 2017. Hasilnya, mereka bersepakat untuk berkoalisi untuk mengusung calon melawan bakal calon petahana Basuki T Purnama (Ahok) yang sudah diusung 3 parpol yakni Golkar, NasDem dan Hanura.
Baca juga:
Hanura yakin PDIP atau PKB membelot dukung Ahok
Beda jagoan di Pilgub DKI, Hanura tetap sowan ke Gerindra
NasDem sebut koalisi besar buat jegal Ahok tak bakal efektif
Djarot minta Panwaslu tertibkan 10 ribu spanduk tolak Ahok
Kedekatan Megawati dengan Ahok bisa bikin koalisi kekeluargaan goyah
-
Kapan Pilkada DKI 2017 dilaksanakan? Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 (disingkat Pilgub DKI 2017) dilaksanakan pada dua tahap, yaitu tahap pertama di tanggal 15 Februari 2017 dan tahap kedua tanggal 19 April 2017 dengan tujuan untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022.
-
Apa saja isu yang muncul selama Pilkada DKI 2017? Apalagi pemilihan tersebut juga diwarnai dengan isu-isu seperti agama, etnis, dan kebijakan publik.
-
Siapa saja kandidat yang bertarung di Pilkada DKI 2017? Saat itu, pemilihan diisi oleh calon-calon kuat seperti Basuki Tjahaja Purnama, Anies Baswedan, dan Agus Harimurti Yudhoyono.
-
Kapan Pilkada DKI 2017 putaran kedua dilaksanakan? Pemungutan Suara Putaran Kedua (19 April 2017):Putaran kedua mempertemukan pasangan Ahok-Djarot dan Anies-Sandiaga.
-
Siapa yang ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan pasangan Ridwan Kamil - Suswono di Pilgub DKI Jakarta? Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus akhirnya menunjuk Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem, Ahmad Sahroni sebagai ketua pemenangan untuk pasangan Ridwan Kamil - Suswono di Jakarta.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.