Sekjen PDIP Terima Laporan Ada Pungli Saat Penyerahan Sertifikat Tanah
Maka dari itu, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf itu menugaskan para kader banteng untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan Jokowi. Agar tidak disalahgunakan oleh oknum.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta kadernya untuk mengawasi pembagian sertifikat tanah gratis oleh Presiden Joko Widodo. Pasalnya kerap ditemukan pungutan liar bagi pihak yang ingin mengambil sertifikat.
Hasto mengaku mendapat kabar dari ketua ranting di Sukabumi bahwa ada oknum yang mengambil pungutan. Karena masih banyak masyarakat yang belum tahu bahwa sertifikat tanah gratis.
-
Apa yang disita dari Hasto Kristiyanto oleh penyidik KPK? Handphone Hasto disita dari tangan asistennya, Kusnadi bersamaan dengan sebuah buku catatan dan ATM dan sebuah kunci rumah.
-
Kenapa Hasto Kristiyanto melaporkan penyidik KPK ke Dewas KPK dan Komnas HAM? Dia menceritakan sempat terjadi cekcok dengan penyidik gara-gara handphonenya disita dari tangan asistennya. Pun pada saat pemeriksaan itu juga belum memasuki pokok perkara.
-
Bagaimana cara penyidik KPK menyita handphone Hasto Kristiyanto? Penyitaan itu dilakukan oleh salah seorang penyidik bernama Rossa Purbo Bekti. Handphone Hasto disita dari tangan asistennya, Kusnadi bersamaan dengan sebuah buku catatan dan ATM dan sebuah kunci rumah.
-
Kapan Kurniawan Dwi Yulianto lahir? Kelahiran Kurniawan Dwi Yulianto 13 Juli 1976
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Siapa yang menurut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tidak bisa blusukan? “Karena yang memang bisa blusukan adalah Pak Ganjar dan Pak Jokowi. Pak Prabowo kan tidak bisa blusukan,” ujar Hasto.
"Di Sukabumi ini sertifikat yang seharusnya gratis ada yang diperjualbelikan itu bukan salah kebijakannya, itu yang salah oknumnya," ujar Hasto saat konsolidasi partai di Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (8/2).
Hasto yakin oknum tersebut bukan dari PDIP. Karena tidak mungkin mengambil celah dari kebijakan Jokowi yang pro rakyat.
Maka dari itu, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf itu menugaskan para kader banteng untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan Jokowi. Agar tidak disalahgunakan oleh oknum.
"Tugas kader kader PDIP Perjuangan untuk membantu mengawasi kebijakan kebijakan pro rakyat itu agar apa agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain," pungkasnya.
Hasto mengecam ada oknum-oknum yang memanfaatkan kebijakan Jokowi ke arah yang salah.
"Kita akan berikan advokasi kepada masyarakat, karena itu kebijakan pak Jokowi yang tak boleh dilakukan komersialisasi terhadap kebijakan itu," kata dia.
Baca juga:
Ketua DPRD Tangsel Anggap Wajar Ada Pungutan Biaya Program Sertifikasi Tanah
Ikut Program Sertifikasi Tanah, Warga Pondok Cabe Dipatok Rp 2 Juta
Menteri ATR soal Pungli Sertifikat Tanah: Itu Penyakit Lama yang Masih Ada Sekarang
Serahkan 253 Sertifikat Wakaf, Jokowi Tak Mau Ada Sengketa Tanah di Ngawi
Ditemani Anies, Jokowi Bagikan 3000 Sertifikat Tanah ke Warga Jakarta Pusat
Jokowi Serahkan 204 Serifikat Tanah Wakaf di Masjid Al Barkah Bekasi