Sekjen PPP sebut ada kemungkinan anggota DPR ingin lemahkan KPK
Sekjen PPP yang juga anggota Pansus angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Arsul Sani mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan ada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang ingin melemahkan KPK. Karena kata Arsul, tidak mungkin seluruh anggota DPR memiliki pendapat yang sama terkait KPK.
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga anggota Panitia Khusus (Pansus) angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Arsul Sani mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan ada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang ingin melemahkan KPK. Karena kata Arsul, tidak mungkin seluruh anggota DPR memiliki pendapat yang sama terkait KPK.
"Di DPR ada 10 fraksi, tidak mungkin suaranya itu sama semua. Dan saya tidak ingin membantah, mungkin saja ada (anggota DPR) yang punya agenda untuk melemahkan KPK," kata Arsul dalam diskusi yang bertajuk 'KPK Isu, Fakta, dan Cerita', di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (23/9).
Kendati demikian, dia membantah jika beberapa anggota itu terdapat dalam Panitia Khusus (Pansus) angket KPK. Anggota komisi III DPR ini juga menegaskan bahwa hal yang salah jika menganggap semua anggota DPR memiliki niatan untuk melemahkan KPK.
"Kalau di pansus saya yakin tidak. Tapi yang salah itu menganggap semuanya (sama-sama ingin melemahkan KPK)," ujarnya.
Selain itu, PPP, tegas Arsul menolak adanya pelemahan KPK. Mengingat saat ini pansus angket KPK sedang menyusun rekomendasi di akhir masa kerjanya.
"Sudah mulai menyusun apa yang jadi rekomendasi. Saya menyampaikan posisi PPP kalau ada rekomendasi pansus yang menginginkan KPK ke depan hanya melakukan pencegahan posisinya seperti itu (tegas menolak)," pungkasnya.
Baca juga:
Fahri dukung sikap Jokowi tolak permintaan Pansus KPK rapat konsultasi
KPK sebut tudingan pansus angket ke Agus Rahardjo tidak berdasar
Ditolak Jokowi, Fadli Zon sebut rapat konsultasi Pansus tak diperlukan
Peneliti ICW tantang anggota Pansus KPK laporkan mafia aset ke polisi
Masinton sebut koordinasi KPK dan Kejaksaan hanya basa-basi
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Siapa yang mengapresiasi kolaborasi KPK dan Polri? Terkait kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Kapan kasus pungli di rutan KPK terungkap? Kasus tersebut rupanya dilakukan secara terstruktur oleh salah satu mantan pegawai KPK bernama Hengki. Di saat yang bersamaan, penyidik KPK yang juga mengusut kasus pungli tersebut telah mengumumkan Hengki sebagai tersangka.
-
Siapa yang melaporkan Dewan Pengawas KPK ke Mabes Polri? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara perihal Nurul Ghufron yang melaporkan Dewan Pengawas (Dewas) KPK ke Bareskrim Mabes Polri dengan dugaan pencemaran nama baik.
-
Kapan DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU? DKPP menjelaskan, pelanggaran dilakukan Hasyim terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.