Selasa besok, pimpinan tambahan DPR akan dilantik
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi menunjuk ketua fraksinya Utut Adianto sebagai Wakil Ketua DPR setelah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) berlaku.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi menunjuk ketua fraksinya Utut Adianto sebagai Wakil Ketua DPR setelah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) berlaku. Nama Utut juga telah disampaikan PDIP ke Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet). Pelantikan wakil ketua DPR yang baru akan dilaksanakan Selasa (20/3) besok.
"Saya ucapkan terima kasih PDIP yang segera kirim nama kader terbaiknya Pak Utut dan MPR Pak Basarah," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/3).
-
Apa yang diputuskan oleh Pimpinan DPR terkait revisi UU MD3? "Setelah saya cek barusan pada Ketua Baleg bahwa itu karena existing saja. Sehingga bisa dilakukan mayoritas kita sepakat partai di parlemen untuk tidak melakukan revisi UU MD3 sampai dengan akhir periode jabatan anggota DPR saat ini," kata Dasco, saat diwawancarai di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4).
-
Kenapa Pimpinan DPR tidak mau merevisi UU MD3 saat ini? "Setelah saya cek barusan pada Ketua Baleg bahwa itu karena existing saja. Sehingga bisa dilakukan mayoritas kita sepakat partai di parlemen untuk tidak melakukan revisi UU MD3 sampai dengan akhir periode jabatan anggota DPR saat ini," kata Dasco, saat diwawancarai di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4).
-
Kenapa UU MD3 masuk Prolegnas prioritas? Revisi UU MD3 memang sudah masuk Prolegnas prioritas 2023-2024 yang ditetapkan pada tahun lalu.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Bagaimana sikap Baleg terkait revisi UU MD3? Awiek memastikan, tidak ada rencana membahas revisi UU MD3. Apalagi saat ini DPR sudah memasuki masa reses. "Tapi bisa dibahas sewaktu-waktu sampai hari ini tidak ada pembahasan UU MD3 di Baleg karena besok sudah reses," tegas dia.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
Setelah surat diterima, kata Bamsoet, DPR akan segera melakukan pelantikan besok (20/3) dalam sidang paripurna. Kemudian dilanjutkan dengan bidang tugas pimpinan DPR.
"Kami terima surat dari PDIP untuk isi kursi wakil Ketua DPR, rencananya besok dilantik jam 10 pagi," ungkapnya.
Bamsoet berharap, dengan dilantiknya Utut menjadi Wakil Ketua DPR bisa menambah konfigurasi politik lembaganya. Serta bisa selalu menjaga suasana yang kondusif.
"Harapan kami konfigurasi politik di DPR makin lengkap dengan masuknya PDIP lengkaplah sudah konfigurasi politik karena PDIP sebagai parpol pemenang pemilu. Harapan kami PDIP dengan partai lainnya parpol pendukung pemerintah jaga suasana kondusif agar pemerintah bekerja dengan baik," ucapnya.
Di tempat yang sama Utut mengaku akan menerima tugas yang diberikan oleh DPP. Walaupun hingga kini belum ada tugas khusus dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri terkait jabatan barunya ini.
"Tugas diberikan ini tentu saya jawab dengan sebaik-baiknya dan penugasan khusus belum ada. 19 bulan ke depan ini saya selesaikan masa periode ini dengan sebaik-baiknya," tandasnya.
(mdk/bal)