Setelah Jabar & Sumut, satu jenderal akan diplot jadi Pj Gubernur di Papua
Mendagri menjelaskan alasan kenapa Penjabat Gubernur di Papua, harus dari institusi Polri ataupun TNI. Karena hal itu dilihat dari peta kerawanan Pilkada serentak 2018, yang mana Papua masuk dalam zona rawan.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa pihaknya akan menempatkan salah satu militer di beberapa daerah baik dari Korps Bhayangkara atau dari Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penempatan itu dilakukan untuk menjadi Penjabat Gubernur, yang sudah memasuki masa periode.
"Ya ada dong, belum ada masukan bisa polisi, bisa juga unsur TNI. Saya minta Pak Menkopolhukam (Wiranto) dan Pak Deputi untuk sampaikan siapa. Saya masih nunggu," ujar Tjahjo di Hotel Gradhika Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (29/1).
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Mengapa Pilkada penting? Pilkada memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka melalui pemilihan langsung, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak dan kebutuhan masyarakat setempat.
-
Kenapa Pilkada itu penting? Pilkada artinya singkatan dari Pemilihan Kepala Daerah, adalah salah satu momen krusial dalam sistem demokrasi kita.
-
Kenapa Pilkada Serentak dianggap penting? Sejak terakhir dilaksanakan tahun 2020, kali ini Pilkada serentak diselenggarakan pada tahun 2024. Dengan begitu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui kapan Pilkada serentak dilaksanakan 2024.
Lebih lanjut, dirinya menyebut bahwa salah satu daerah lagi yang akan ditempatkan seorang anggota militer baik itu dari TNI maupun Polri berada di Indonesia bagian Timur.
"Papua akan saya tempatkan yang sama," sebutnya.
Ia menjelaskan alasan kenapa Penjabat Gubernur di Papua, harus dari institusi Polri ataupun TNI. Karena hal itu dilihat dari peta kerawanan Pilkada serentak 2018, yang mana Papua masuk dalam zona rawan.
"Implikasi Pilkada Serentak yang ada di Papua sampai kantor saya dirusak juga, ini bagian dari pada telaah hasil yang ada," jelasnya.
Dirinya pun mengungkapkan bahwa penunjukan Penjabat Gubernur terhadap salah satu institusi hukum (Polri atau TNI) sudah sesuai aturan dan tak berbenturan dengan aturan hukum yang ada.
"Ada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, kemudian Permendagri bahwa eselon satu dan pejabat di bawah kementerian terkait dan lembaga bisa diusulkan," ungkapnya.
Penunjukan sebagai Penjabat Gubernur dari institusi atau lembaga hukum (Polri-TNI), itu tak ada arahan dari salah satu partai politik dan memang tak ada sangkut pautnya dengan partai politik.
"Ini enggak ada sangkut pautnya dengan partai. Saya tau bahwa saya orang partai, tapi saya memisahkan ini nggak ada paket atau apa dari partai," tandasnya.
Baca juga:
Wacana jenderal polisi jadi Pj Gubernur, Ketua DPR minta tak buat gaduh
Fadli Zon minta Mendagri batalkan usul Jenderal jadi Pj Gubernur
Wacana jenderal polisi jadi Pj Gubernur Jabar, ini reaksi Ahmad Heryawan
Johan Budi sebut Jokowi belum putuskan PJ Gubernur Jabar dan Sumut
Fahri nilai Jenderal jadi Pj Gubernur asumsikan negara dalam kondisi bahaya