Sibuk menangkan Ahok, Nusron Wahid dianggap lupakan nasib TKI
Jokowi diingatkan soal komitmen anak buah tak rangkap jabatan.
Komisi IX DPR mengkritik kinerja Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Nusron Wahid. Kritik datang dari Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati menilai, Nusron lebih aktif mengurusi politik ketimbang tugasnya.
Saat ini, Nusron ditunjuk Partai Golkar sebagai Ketua Tim Pemenangan bakal calon petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam pemilihan Gubernur DKI (Pilgub) DKI Jakarta 2017.
"Terkait posisi Kepala BNP2TKI Nusron Wahid yang belakangan lebih terlihat aktif sebagai politisi dan Ketua Tim Pemenangan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok daripada posisinya sebagai Kepala BNP2TKI, sungguh memprihatinkan," kata Okky melalui pesan tertulisnya, Senin (15/8).
Saking sibuknya dengan urusan politik, dia menyebut Nusron sampai melupakan nasib para TKI. Banyak kasus yang menjerat para TKI yang luput dari perhatian Nusron. Misal TKI yang terlibat kasus peredaran narkoba di Hongkong.
"Kasus TKI yang terlibat jaringan narkoba di Hong Kong, semestinya menjadi perhatian serius Nusron Wahid, bukan justru serius urus politik praktis dan Pilkada DKI Jakarta," tegasnya.
Okky mempertanyakan, komitmen Presiden Jokowi soal anak buahnya yang rangkap jabatan politik. Padahal, sejak dilantik sebagai presiden, Jokowi menegaskan jajarannya untuk meninggalkan tugas sebagai pengurus partai.
"Komitmen Presiden Jokowi agar anak buahnya tidak merangkap jabatan politik mestinya dapat ditegakkan kepada Kepala BNP2TKI ini," tutup Okky.
Baca juga:
Gus Solah nilai Rizal Ramli cocok pimpin DKI sebab Ahok tak beretika
Ahok yakin PDIP tak deklarasi cagub-cawagub DKI dalam waktu dekat
Ahok dukung Sekda DKI jadi bakal cawagub Sandiaga Uno
Ahok sesumbar peluang menang Pilgub besar saat masih independen
Kemungkinan duet dengan Djarot, Ahok bilang tanya saja ke PDIP
Berebut restu Megawati di Pilgub DKI Jakarta 2017
Serangan politik menohok Sandiaga Uno buat Ahok
-
Kapan Pilkada DKI 2017 dilaksanakan? Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 (disingkat Pilgub DKI 2017) dilaksanakan pada dua tahap, yaitu tahap pertama di tanggal 15 Februari 2017 dan tahap kedua tanggal 19 April 2017 dengan tujuan untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022.
-
Siapa saja kandidat yang bertarung di Pilkada DKI 2017? Saat itu, pemilihan diisi oleh calon-calon kuat seperti Basuki Tjahaja Purnama, Anies Baswedan, dan Agus Harimurti Yudhoyono.
-
Bagaimana Dewas KPK menilai perbuatan Nurul Ghufron? Alhasil Dewas KPK menilai Ghufron melanggar Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Dewas Nomor 3 Tahun 2021. Aturan dimaksud mengatur soal integritas insan KPK yang menjadi sebuah komitmen untuk tidak dilakukan atau larangan, berikut bunyinya;"b. menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai Insan Komisi baik dalam pelaksanaan tugas, maupun kepentingan pribadi dan/atau golongan."
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kenapa Nurul Ghufron menggugat Dewas KPK di PTUN? Ghufron sendiri sempat meminta kepada Dewas untuk menunda sidang etiknya. Namun Dewas kukuh untuk tetap menggelar sidang etik. "Apakah Dewas sudah mengantisipasi? Sangat mengantisipasi. Tapi perlu diketahui hal-hal yang memang kita tidak bisa melakukan persidangan kalau itu harus dipenuhi. NG pernah tidak hadir, tapi kemudian hadir," ucap ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan di gedung Dewas KPK, Selasa (21/5).
-
Kapan Prabowo tiba di Kantor DPP Partai Golkar? Prabowo tiba sekitar pukul 17.00 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna hitam dan celana berwarna hitam.