Sikap PKS tak berubah, tak kirim anggota ke Pansus Angket KPK
Sikap PKS tak berubah, tak kirim anggota ke Pansus Angket KPK. Fraksi PKS mempersilakan pansus angket KPK yang diisi anggota dari 5 fraksi untuk tetap berjalan. Sebab, penggunaan angket terhadap KPK merupakan hak tiap anggota DPR.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap menolak dan tidak akan mengirimkan perwakilan ke Pansus angket KPK. Lima fraksi yakni PDIP, PPP, NasDem, Golkar dan Hanura telah memutuskan mengirimkan anggota ke Pansus.
"Sampai sekarang tidak ada perubahan sikap, PKS tetap tidak akan mengirimkan anggota," kata Sekretaris Fraksi PKS, Sukamta saat dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa (30/5) malam.
-
Mengapa DPR memiliki hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah. Dengan adanya hak angket, DPR dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
-
Bagaimana DPR menggunakan hak angket? DPR memiliki wewenang penuh untuk melakukan pemeriksaan, memanggil saksi, dan mengumpulkan bukti terkait hal yang menjadi objek hak angket.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Kapan Angelina Sondakh menjadi anggota DPR? Setelah itu, ia memutuskan untuk terjun ke dunia politik dan berhasil terpilih menjadi Anggota DPR RI selama dua periode berturut-turut, yaitu periode 2004–2009 dan 2009–2014, melalui Partai Demokrat.
-
Bagaimana cara DPR mendorong KPK untuk mengungkap terduga pelaku pembocoran informasi OTT? Bahkan Sahroni merekomendasikan KPK untuk berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait, jika ingin serius mengungkap dugaan ini.
-
Kapan Gita KDI dilantik menjadi anggota DPR? Gita KDI dilantik menjadi anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa pada 2011 lalu.
Sukamta mempersilakan pansus angket KPK yang diisi anggota dari 5 fraksi untuk tetap berjalan. Sebab, penggunaan angket terhadap KPK merupakan hak tiap anggota DPR.
"Sebetulnya angket ini kan hak tiap anggota atau sekelompok anggota, silakan jalan terus. Yang penting PKS punya sikap tidak setuju dengan angket itu dan kemudian kira konsisten dengan sikap itu dengan cara tidak mengirimkan wakil," tegasnya.
Sebelumnya, lima fraksi partai yakni PDIP, PPP, Golkar, NasDem dan Hanura telah mengirimkan nama-nama perwakilan ke Pansus angket KPK. Nama-nama perwakilan itu ditayangkan dalam rapat paripurna dengan dipandu Wakil Ketua DPR yang bertugas sebagai pimpinan rapat paripurna, Fahri Hamzah.
"Berdasarkan penayangan yang ada, lima fraksi telah mengirimkan nama-nama anggotanya dan berdasarkan rapat pengganti bamus kemarin," kata Fahri.di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5).
Fahri mengatakan sejumlah fraksi akan segera menyusul untuk menyetor nama ke Pansus. Sementara sebagian lagi belum mencapai kesepakatan terkait pengiriman anggota ke Pansus angket KPK.
"Beberapa fraksi akan mengusulkan nama-nama ke dalam rapat panitia pengurus dan ada beberapa fraksi yang belum mendapatkan kesepakatan partainya," terangnya.
Berikut nama-nama perwakilan dari 5 fraksi partai di Pansus angket KPK:
1. Fraksi PDIP
Masinton Pasaribu
Eddy Kusuma Wijaya
Risa Mariska
Adian Yunus Yusak
Arteria Dahlan
Junimart Girsang
2. Fraksi Golkar
Bambang Soesatyo
Adies Kadir
Mukhammad Misbakhun
John Kennedy Azis
Agun Gunanjar
3. Fraksi PPP
Arsul Sani
Anas Thahir
4. Fraksi NasDem
Taufiqulhadi
Ahmad HI M. Ali
5. Fraksi Hanura
Dossy Iskandar
Baca juga:
5 Fraksi kirim perwakilan ke Pansus angket KPK, berikut nama-namanya
Laode: Pansus hak angket tidak akan ganggu KPK
Demokrat pilih konsisten tak kirimkan wakil ke Pansus angket KPK
Demokrat pastikan tidak mengirimkan perwakilan ke Pansus KPK