Sindiran dan Kritik Effendi Simbolon Tak Memandang Nama Besar Tokoh

1. Bicara Pemakzulan Jokowi-JK

Menengok 2015. Effendi mengkritik kinerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla pada 100 hari pemerintahan. Dia menilai pemerintahan Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla yang berjalan hampir 100 hari ini banyak meninggalkan celah untuk impeachment atau pemakzulan.

"Siapa pun yang punya peluang menjatuhkan Jokowi, saatnya sekarang, karena begitu banyak celahnya dan mudah-mudahan dua-duanya yang jatuh," kata Effendi dalam sebuah diskusi pada 2015 lalu.

Dia menyatakan Joko Widodo juga gagal menengahi konflik antara KPK dan Polri. Hal ini karena Polri menetapkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebagai tersangka. Pidato-pidato Jokowi soal KPK dan Polri dianggap tidak tegas.

Di kesempatan lain, Effendi meminta Jokowi lebih baik melepaskan jabatannya sebagai presiden lantaran tak bisa menyelesaikan krisis ekonomi Indonesia. Hal itu makin diperburuk dengan membanjirnya tenaga kerja China yang akan bekerja di perusahaan tanah air.

"Lebih baik Jokowi turun takhta karena tidak bisa menyelesaikan masalah ekonomi. Presiden seharusnya mampu menyelesaikannya bukan menterinya," kata Effendi.

Bagi politikus PDI Perjuangan ini keberadaan pekerja asing asal China justru merugikan warga Indonesia. Sebab, banyak lapangan pekerjaan yang diperuntukkan warga Indonesia makin sempit di tengah krisis ekonomi yang melanda.

"Adanya pekerja China di Indonesia justru menghina para pekerja tanah air. Apa yang mau diselesaikan yang ada hanya bikin amburadul,"ujarnya.

2. Protes Kenaikan Harga BBM, Minta Jokowi Naik Bajaj

Ketua DPP PDIP Effendi Simbolon pernah geram dengan Presiden Jokowi karena menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Menurutnya, Jokowi tega menyengsarakan rakyat kecil dengan menaikkan harga BBM.

Pemerintah memutuskan menaikkan harga BBM pada 18 November 2014. Premium dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 per liter. Sedangkan BBM bersubsidi jenis solar dijual Rp 7.500 per liter atau naik Rp 2.000 dari sebelumnya Rp 5.500 per liter.

"Kok bisa tega gitu loh. Katanya dia dari KPU naik Bajaj tunjukkan energi murah. Mana? Tukang Bajajnya sekarang mau bunuh diri frustasi karena malu," kata Effendi di Gedung DPR Jakarta.

Dia menyarankan sebaiknya Jokowi tidak menghapus seluruh subsidi BBM. Sebab, subsidi BBM sangat diperlukan.

"Masa biarkan rakyat konsumsi harga pasar. Memangnya Indonesia anut paham liberal, subsidi wajib dong. Sepanjang komoditi itu strategis dan daya beli yang belum bisa," ujarnya.

3. Kritik Menteri-Menteri Jokowi

Masih terkait isu kenaikan harga BBM 2014 lalu, Effendi memprotes keras dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Dia sendiri merasa heran dan tidak tahu mengapa Wapres Jusuf Kalla (JK) ngotot ingin menaikkan harga BBM. Dia malah mengkritik Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri ESDM Sudirman Said yang disebut menganut paham liberal.

"Saya tidak tahu (alasan JK menaikkan BBM), dan mendengar Sudirman Said, Rini itukan orang Pak JK. Tidak ada unsur PDIP. Mazhabnya itu aliran liberal menempatkan komoditas subsidi jadi pasar bebas," kata Effendi di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/11).

Effendi menegaskan, PDIP belum mau menerima sikap pemerintah yang ingin menaikkan harga BBM. Hal ini akan terus terjadi sebelum pemerintah benar-benar memberikan alasan yang kuat untuk menaikkan BBM.

"Yang pasti sampai akhir keputusan akan bersikap seperti ini. Sebelum pemerintah belum memberikan bukti konkret penanganan di sektor energi. Karena saya hampir 10 tahun di Komisi VII yang merupakan kealpaan yang disengaja oleh negara dan membuat ketergantungan kita terhadap impor dan BBM berbasis fosil. Ini kealpaan yang saya tentang," tegas Effendi.

4. Panggil Paksa Prabowo ke Raker DPR

Effendi pernah menyerang Prabowo gara-gara absen rapat bersama Komisi I DPR pada 2021 lalu. Effendi saat itu merupakan Anggota Komisi I DPR mitra dari Kemenhan.

Dari pihak Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Prabowo diwakili Wakil Menhan (Wamenhan) M Herindra. Selain itu, hadir dalam rapat Kepala Bais TNI, KSAD, KSAL, dan KSAU.

"Karena ini RDP, jadi rakernya (rapat kerja) kan hari Rabu. Jadi kenapa tidak digeser saja materi ini, dibawakan menteri di hari Rabu? Jadi, karena kita harus taat, patuh kepada asas juga, sehingga kita tidak hanya mendengar dari sisi penjelasan dari pihak, tapi memang yang punya kewenangan sesuai konstitusi," kata Effendi melontarkan interupsi.

Senior PDIP ini menegaskan, DPR memiliki kewenangan untuk memanggil paksa mitra kerja yang mangkir dari rapat. Tak terkecuali Prabowo.

"Rabu kita ada dengan beliau (Prabowo) lagi. Ya dengan catatan pasti hadir, harus. Apa kita harus panggil paksa? Karena Kita punya juga ketentuan panggil paksa, Pak, ada, DPR bisa panggil paksa," ujarnya.

"Jadi ini juga jangan kemudian hampir setahun kita tidak pernah bertemu dengan Menhan di sini," tegas Effendi.

5. Sentil Elektabilitas Prabowo Stagnan

Lagi-lagi Effendi menyentil mantan Danjen Kopassus Prabowo Subianto. Effendi mengusulkan Ketua DPP PDIP Puan Maharani menggandeng Anies Baswedan sebagai Cawapres. Menurut Effendi, Puan cocok sebagai calon presiden 2024 dan Anies sebagai wakil presiden 2024.

Dia menilai Prabowo Subianto tak menarik dijadikan sebagai pasangan di Pilpres 2024. Hal ini karena elektabilitas Prabowo yang stagnan berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga survei.

Usulan itu terungkap di tengah merebaknya isu bahwa Puan akan diduetkan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Saya punya usul, saya bilang, Mbak Puan itu dipasangkannya harus sama Anies. Jangan lagi Prabowo. Jadi Puan capres, Anies cawapres," kata Effendi dalam diskusi virtual medcom.id bertajuk "Puan Iri Hati atau Ganjar Tak Tahu Diri?" pada 30 Mei 2021.

Effendi menganggap, duet Puan-Anies merupakan rekonsiliasi nasionalis dan religius. Meskipun, dia tahu wewenang Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri terkait Pilpres 2024.

"Ini serius, saya resmi saya mengusulkan (Puan-Anies). Kan ini usul," ujarnya.