Soal harga BBM, PKS sindir menteri menaikkan presiden menurunkan
Hidayat Nur Wahid menilai, ada yang aneh dari batalnya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium oleh pemerintah. Sebab, kata dia, tidak ada koordinasi yang baik antara menteri ESDM Ignasius Jonan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menilai, ada yang aneh dari batalnya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium oleh pemerintah. Sebab, kata dia, tidak ada koordinasi yang baik antara menteri ESDM Ignasius Jonan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Jadi ini bagian-bagian yang menurut saya harusnya tidak tersampaikan ke publik dalam artian menteri menaikkan kemudian presiden menurunkan dengan berargumentasi yang aneh-aneh, harusnya itu dikoordinasikan di internal pemerintah," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/10).
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Apa itu Pil KB? Pil KB menjadi satu di antara beberapa jenis alat kontrasepsi yang umumnya digunakan oleh banyak orang untuk mencegah kehamilan. Pil KB sendiri bekerja dengan cara mencegah tubuh untuk memproduksi sel telur. Sehingga nantinya sperma tidak bisa membuahi sel telur. Alhasil, kehamilan pun tidak akan terjadi.
-
Bagaimana PKS menanggapi putusan MK? Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilpres 2024, bersifat final dan mengikat, meski tak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024.
-
Apa yang disampaikan oleh PKS terkait putusan MK ? "Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,”
-
Mengapa PKS mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024? “Dengan kolaborasi yang baik antara partai pengusung dan relawan Anies, insya Allah kita bisa memenangkan Anies di Pilpres 2024 nanti,” harap Syaikhu.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
"Jadi ini ada apa politik koordinasi di dalam kabinet Pak Jokowi. Kok menteri bisa menaikkan, kemudian bisa diturunkan itu kan satu hal yang sangat tidak memenuhi logika publik," sambungnya.
Menurut dia, saat ini daya beli masyarakat memang tengah menurun. Karena itulah, lanjut Hidayat, kubu capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno memainkan isu ekonomi Indonesia di Pilpres 2019.
"Tapi sekarang diakui daya beli masyarakat turun, jadi menurut saya apakah ini yang kemudian membuat Pak Sekjen PDIP agar meminta pihak pak Prabowo tidak menggunakan isu ekonomi di dalam kompetisi atau kontestasi pilpres. Ini juga menjadi sangat jelas," ujarnya.
Hidayat juga berharap, batalnya kenaikan harga BBM tidak dijadikan ajang untuk pencitraan. Melainkan sebuah petimbangan berdasarkan fakta dan alasan yang kuat.
"Saya berharap itu bukan karena pencitraan Karena menjelang pemilu 2019. Tapi karena mempertimbangkan fakta tentang harga sesungguhnya premium kita itu berapa. Supaya kemudian orang tidak menduga-duga bahwa seluruh kebijakan pemerintah hanya pencitraan," ucapnya.
Baca juga:
DPR heran pemerintah plin plan naikkan harga Premium saat Pertamina rugi
PAN sebut publik bisa nilai Jokowi takut elektabilitas turun jika harga Premium naik
PDIP yakin penundaan kenaikan harga Premium bukan untuk jaga elektabilitas Jokowi
Pertamina 4 kali naikkan harga Pertamax Cs di 2018, ini faktanya
Pemerintah batalkan kenaikan harga premium, Timses klaim bentuk perhatian Jokowi
Pertamina sebut pasokan Premium masih aman