Soal islah dengan Djan Faridz, kubu Romi tunggu putusan PTUN
Konflik di internal PPP sepertinya tak akan segera berakhir.
Konflik di internal PPP sepertinya tak akan segera berakhir. Pasalnya, masing-masing kubu kukuh dengan pendiriannya masing-masing.
Kubu Romahurmuziy saat dikonfirmasi soal kemungkinan islah dengan kubu Djan Faridz, mengaku hanya menunggu putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
"Untuk media islah sampai sekarang kami tetap melakukan yang pertama yaitu menunggu ketetapan hasil pengadilan (PTUN) yang sedang berlangsung," kata Ketua DPP PPP kubu Romahurmuziy, Isa Mukhsin dalam jumpa pers persiapan Harlah ke-42 dan Mukernas PPP di kawasan Tebet, Jakarta, Jumat (2/1).
Sebelumnya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutuskan menunda pelaksanaan SK Menkum HAM nomor M.HH-07.AH.11.01 tahun 2014 tanggal 28 Oktober 2014. SK tersebut merupakan pengesahan susunan pengurus DPP PPP hasil muktamar Surabaya yakni kubu Romahurmuziy.
Hal itu sempat membuat kubu Romi kecewa. Wakil Sekjen DPP PPP kubu Romi, Arsul Sani menilai, putusan PTUN itu tak serta merta membuat Keputusan Menkum HAM tersebut batal, atau menjadi tidak berlaku.
"Kalaupun benar ada penetapan tersebut, maka itu tidak otomatis membuat Keputusan Menkum HAM tersebut batal, atau menjadi tidak berlaku. Keputusan itu tetap sah selama belum ada putusan yang final dan mengikat dari Mahkamah Agung yang secara tegas membatalkannya," ujar Arsul dalam keterangan persnya di Jakarta, Sabtu (8/11).
Laporan: Muhamad Nandri Prilatama
-
Bagaimana PPS membentuk KPPS? Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS): PPS membentuk KPPS yang bertugas dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Kenapa Nurul Ghufron menggugat Dewas KPK di PTUN? Ghufron sendiri sempat meminta kepada Dewas untuk menunda sidang etiknya. Namun Dewas kukuh untuk tetap menggelar sidang etik. "Apakah Dewas sudah mengantisipasi? Sangat mengantisipasi. Tapi perlu diketahui hal-hal yang memang kita tidak bisa melakukan persidangan kalau itu harus dipenuhi. NG pernah tidak hadir, tapi kemudian hadir," ucap ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan di gedung Dewas KPK, Selasa (21/5).
-
Apa tugas utama KPPS dalam Pemilu? Tugas utama KPPS meliputi persiapan ruang pemungutan suara hingga pelaporan hasil pemungutan suara.
-
Kenapa PPPK diperkenalkan? Konsep PPPK diperkenalkan sebagai upaya untuk memberikan fleksibilitas dalam perekrutan pegawai bagi instansi pemerintah, memungkinkan mereka untuk menanggapi kebutuhan mendesak atau kebutuhan khusus tanpa melalui proses seleksi dan penerimaan PNS yang lebih panjang dan rumit.