Soal rangkap jabatan Airlangga, JK bandingkan dengan Megawati dan SBY
Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar diakhiri dengan pengukuhan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum menggantikan Setya Novanto. Munaslub ditutup langsung Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Rabu (20/12) malam di JCC, Senayan, Jakarta Pusat.
Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar diakhiri dengan pengukuhan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum menggantikan Setya Novanto. Munaslub ditutup langsung Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Rabu (20/12) malam di JCC, Senayan, Jakarta Pusat.
Mengenai rangkap jabatan Airlangga sebagai ketum Golkar dan Menteri Perindustrian, menurut Wapres tak masalah. Pasalnya dia juga pernah rangkap jabatan sebagai Ketum Golkar dan Wapres pada periode pemerintahan 2004-2009.
-
Apa alasan Nurdin Halid menilai Airlangga Hartarto layak memimpin Golkar? "Sangat layak, Erlangga memimpin Golkar," ujarnya kepada wartawan, Rabu (3/4). Nurdin mengaku di Pemilu 2024, Golkar perolehan kursi di DPR RI meningkat menjadi 102. Padahal di Pemilu 2019, Golkar hanya meraih 85 kursi. "Dari 85 kursi menjadi 102, itu tidak mudah. Sangat layak (memimpin kembali Golkar)," tuturnnya.
-
Siapa yang menyampaikan keinginan aklamasi untuk Airlangga Hartarto dalam memimpin Golkar? Untuk informasi, kabar adanya keinginan aklamasi dari DPD I dalam penunjukkan Airlangga kembali memimpin Partai Golkar disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Lodewijk F. Paulus.
-
Bagaimana Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Golkar? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Kenapa banyak Ketua DPD Golkar ingin Airlangga Hartarto kembali memimpin secara aklamasi? "Makanya cukup rasional jika DPD ingin aklamasi untuk AH," jelasnya. Dia menambahkan, tidak mudah untuk Golkar meraup suara maksimal di Pemilu karena tidak ada kader yang bertarung di Pilpres 2024.
-
Siapa yang diusung oleh Partai Golkar sebagai Cawapres? Partai Golkar resmi mengusung Gibran Rakabuming sebagai Cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
-
Bagaimana Golkar merespon wacana Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Golkar merespons wacana Ridwan Kamil bersedia maju di Pilkada DKI Jakarta karena berasumsi eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur. Saat itu, Anies merupakan capres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Golkar memberikan penugasan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta dan Jawa Barat.
"Saya waktu jadi Wakil Presiden dulu malah ketua partai juga. Jadi enggak ada masalah," ujarnya ditemui usai menutup munaslub.
Tak hanya dirinya dan Airlangga yang pernah rangkap jabatan, Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono juga rangkap jabatan sebagai Presiden dan ketua partai. Khusus posisi Airlangga, JK mengatakan kewenangan sepenuhnya tergantung Presiden Joko Widodo apakah tetap sebagai menteri atau akan diganti.
Terkait revitalisasi kepengurusan yang akan dilakukan Airlangga, JK enggan mengomentari karena itu kewenangan Ketum. "Kalau soal bersih-bersih itu kewenangan Ketua Umum," ujarnya.
Sebelumnya Airlangga Hartarto mengatakan segera melapor ke Presiden Jokowi setelah ia terpilih secara resmi dan dikukuhkan menjadi Ketum Golkar. "Amanah yang diberikan Presiden sebagai pembantu beliau saya wajib untuk menjalankan amanah tersebut. Tentu hal-hal lain akan kami laporkan ke Presiden," jelasnya.
Terkait apakah ia akan diganti setelah menjabat Ketum Golkar, Airlangga mengatakan diserahkan sepenuhnya pada keputusan Presiden. "Dan apapun itu jadi hak prerogatif dari Bapak Presiden," kata dia.
(mdk/bal)