Soal reshuffle kabinet, parpol jangan sampai mendikte Presiden

Tindakan itu semakin menunjukkan wajah parpol yang haus akan kekuasaan.

Partai politik (parpol) pendukung pemerintah diminta tidak mendikte Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait rencana perombakan (reshuffle) kabinet. Sebab, tindakan itu semakin menunjukkan wajah parpol yang haus akan kekuasaan.

"Ada yang mendikte dan mengajari presiden siapa yang layak direshuffle. Ini kan ujungnya kekuasaan. Pembicaraan selalu siapa, dapat apa dan bagaimana? Ini pembicaraan yang rasional terkait isu reshuffle‎," kata pengajar Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago, ketika dihubungi, Selasa (5/4).

Selain itu, kata Pangi, parpol juga seharusnya tidak menyebar fitnah yang meruntuhkan kekompakan partai koalisi pemerintah. "Padahal kekompakan dibutuhkan untuk mewujudkan pemerintahan yang kuat," tegas Daniel.

Penilaian ini terkait pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB, Daniel Johan yang menyebut, adanya fitnah secara sistematis yang dilancarkan sesama politikus pendukung pemerintah untuk merebut beberapa kursi menteri. Misalnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Harus diakui, kata Pangi, sekarang partai punya kepentingan menambah amunisi dengan memperbanyak jumlah menteri dari pihaknya dan mengurangi jumlah menteri dari latar belakang profesional. "Saya membaca sinyalnya ke arah situ mulai bergerak," katanya.‎

Lebih jauh, Pangi mengatakan, ada pihak-pihak yang sengaja mempengaruhi dan membentuk opini terkait reshuffle. Hal ini, kata dia, bisa menjadi efektif selama Presiden Jokowi tidak memiliki tim untuk menilai kinerja para pembantunya.

"Cuma memengaruhi dan membentuk opini. Itu juga kelemahan presiden yang enggak punya tim yang menilai mana kementerian yang berkinerja bagus dan yang tidak sesuai target, yang serapan anggaran jalan dan yang tidak? Anomali pemerintahan sekarang," ujar dia.
‎
"Kalau dulu SBY tetap trayek dan panduannya jelas yaitu UKP4 yang menilainya. Presiden yang menggunakan hak prerogatifnya. Prerogatif SBY lebih sempurna karena ia ketua umum yang sulit di intervensi," pungkasnya.‎

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga telah meminta agar tidak ada yang mendikte apalagi mendorong dalam urusan perombakan kabinet (reshuffle). Kepala pemerintahan juga meminta para menterinya untuk fokus bekerja.

"Semuanya fokus kerja dulu, tidak usah ada yang mendorong-dorong, tidak usah ada yang mendikte," tegas Jokowi, Minggu (3/4).

Baca juga:
Bantah rebut kursi Mendes, PDIP sebut reshuffle kewenangan Jokowi
Menteri Susi: Mau turunkan saya tinggal minta sama presiden
PKB yakin Jokowi tak terpengaruh tekanan luar soal reshuffle
Soal reshuffle, PKB sebut ada yang mengincar posisi Menteri Marwan
Isu reshuffle menguat, Golkar tegaskan tak incar jatah menteri