Sudirman Said Dengar Ada Skenario Bangun Koalisi Besar Permanen: Ini Itikad Sangat Buruk
Sudirman menilai skenario tersebut sebagai itikad buruk yang mengancam demokrasi.
Menurut Sudirman, elite parpol yang tengah berada dalam pemerintahan saat ini bakal menganggap skenario ini sebagai berkah.
- Sudirman Said Blak-Blakan Jawab Isu Pecah Kongsi dengan Anies
- Sudirman Said Nilai Syarat Jadi Pemimpin Indonesia Terlalu Longgar: Tidak Heran Ada Pengingkaran Etika
- Sudirman Said Sebut Pihak Kalah Pemilu Harus Jadi Penyeimbang Pemerintah
- Sudirman Said Nilai Pernyataan Jokowi soal Presiden Boleh Memihak Bisa Merusak Norma Bernegara
Sudirman Said Dengar Ada Skenario Bangun Koalisi Besar Permanen: Ini Itikad Sangat Buruk
Ketua Institut Harkat Negeri atau IHN Sudirman Said, mengaku mendengar ada skenario agar seluruh partai politik (parpol) dijadikan satu koalisi besar di pemerintahan ke depan.
Hal ini disampaikan Sudirman dalam diskusi publik bertajuk ‘Rethinking Indonesia: Pemilu terburuk dalam sejarah Indonesia, akankah kita terpuruk?’ di Grand Wijaya Room, Hotel Gradhika Iskandarsyah, Kebayoran Baru, Jakarta, Sabtu (2/4).
"Bahkan sudah ada yang bisik-bisik sudah seluruh partai dimasukan saja dalam koalisi besar permanen jangka panjang tinggal satu atau dua ditinggalkan di luar (pemerintahan) ini," kata Sudirman.
Sudirman menilai skenario tersebut sebagai itikad buruk yang mengancam demokrasi.
Selain itu, dia memandang skenario menyatukan parpol dalam suatu koalisi besar pemerintahan sebagai jebakan.
"Ini suatu itikad yang sangat buruk, yang akan membuat kita semakin terjebak," ujar Sudirman.
Menurut Sudirman, elite parpol yang tengah berada dalam pemerintahan saat ini bakal menganggap skenario ini sebagai berkah.
Sebab, kata dia, mereka tergiur untuk melanggengkan kekuasaan.
"Ya memang bagi elite yang sekarang dalam kekuasaan dan mungkin juga akan melanjutkan bagi mereka satu berkah karena keleluasaannya akan berlanjut,"
kata Sudirman.
merdeka.com
Sudirman menyebut, skenario semacam ini bakal menghilangkan peran utama pemerintah untuk membereskan persoalan rakyat. Semisal, kata dia, untuk mewujudkan keadilan sosial.
"Tapi karena PR (pekerjaan rumah) kita adalah soal keadilan sosial, soal penegakan hukum, maka hal-hal yang jadi PR kita tidak akan bisa diselesaikan,"
ungkap dia.
merdeka.com