Suksesi Kepemimpinan, PKB Jember Isyaratkan Tidak Akan Oposisi ke Bupati Hendy
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengisyaratkan tidak akan mengambil peran sebagai oposisi terhadap pemerintahan bupati-wabup Jember, Hendy Siswanto-MB Firjaun Barlaman. Dalam Pilkada Jember 2020 lalu, PKB mendukung calon yang berbeda, yakni Salam-Ifan.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengisyaratkan tidak akan mengambil peran sebagai oposisi terhadap pemerintahan bupati-wabup Jember, Hendy Siswanto-MB Firjaun Barlaman. Dalam Pilkada Jember 2020 lalu, PKB mendukung calon yang berbeda, yakni Salam-Ifan.
"Tidaklah, kita tidak akan menjadi oposisi. Kalau bagus, tentu akan kita dukung, tetapi kalau ada kebijakannya yang kurang, akan kita kritik," ujar Syaiful Bahri Anshori, Wakil Ketua Dewan Syuro DPP PKB yang juga Ketua DPC PKB Jember periode 2015-2020 kepada Merdeka.com, Senin (8/3).
-
Apa komitmen PKB terkait Pilgub Jabar? PKB sudah lama berkomitmen mengambil poros yang berlawanan dengan Ridwan Kamil. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Syaiful Huda membeberkan bahwa partainya berkomitmen untuk selalu memilih poros yang berlawanan dari Ridwan Kamil.
-
Siapa yang yakin bahwa PKB punya kekuatan di Jateng? “Bukan satu Provinsi didominasi oleh satu partai. PKB ini punya kekuatan yang tidak kalah besar di Jateng. jadi kami makin optimis dalam beberapa perjalanan hari ini bahwa perubahan itu kuat sekali,”
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Apa yang terjadi pada Pilkada di Jawa Timur? Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di lima wilayah di Jawa Timur dipastikan akan melawan kotak kosong.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Apa saja jenis keringanan PBB yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Pengurangan Pokok PBB di Jakarta merupakan kebijakan yang membantu meringankan beban Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu. "Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak," ujar Morris dalam pernyataannya yang diterima, Selasa (30/7).Morris mengatakan kebijakan ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengurangi bahkan membebaskan beban pajak mereka. Namun tidak semua wajib pajak bisa menikmati keringanan ini. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah: Bagi Anda yang memiliki penghasilan terbatas dan merasa terbebani dengan kewajiban membayar PBB, pemerintah memberikan keringanan khusus.2. Wajib pajak badan yang mengalami kerugian: Perusahaan yang mengalami kerugian atau penurunan aset bersih pada tahun sebelumnya juga berhak mendapatkan keringanan.3. Wajib pajak yang objek pajaknya terdampak bencana: Jika properti mengalami kerusakan akibat bencana alam, kebakaran, atau peristiwa serupa, bisa mengajukan pengurangan PBB.
Menurut Syaiful, pilkada tidak sekadar memilih orang. Tetapi juga memilih nilai-nilai yang ditawarkan oleh kandidat yang berlaga. "Secara kandidat, kita memang kalah. Tetapi secara nilai, kita menang. Kita akan dukung," ujar pria yang juga anggota Komisi 1 DPR RI ini.
Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPC PKB Jember periode 2015-2020 yang saat ini masih demisioner, Haji Ubaidillah alias Haji Buang. "Ya cukup PDIP sajalah yang jadi oposisi. Kalau banyak yang oposisi, malah tidak imbang. Kita ingin mendukung bupati sekarang agar Jember lebih maju," ujar H. Buang saat ditemui Merdeka.com di sela-sela Muscab PKB Jember.
Di DPRD Jember, PKB memiliki 8 kursi, setara dengan Partai Nasdem dan menjadi partai terbesar. Disusul di peringkat kedua adalah PDIP dan Gerindra yang sama-sama 7 kursi. Dalam Pilkada lalu, PKB dan PDIP bersama beberapa partai menengah lain, seperti PAN dan Golkar membentuk koalisi mendukung Salam-Ifan.
Pasca Pilkada, PAN dan Golkar juga mengisyaratkan akan berbalik arah menjadi partai pendukung pemerintah. Sebaliknya, PDIP sejak awal sudah tegas menyatakan akan menjadi oposisi yang mengontrol jalannya pemerintahan dengan sehat.
Suksesi Kepemimpinan PKB Jember
Dalam musyawarah cabang (Muscab) PKB yang berakhir pada Minggu (07/03) kemarin, sidang pleno sepakat memilih HM Ayub Junaidi dan Muhammad Itqon Syauqi sebagai ketua dan sekretaris DPC PKB Jember. Keputusan ini terbilang cukup mengejutkan karena beberapa jam sebelum pleno dikukuhkan, peserta memutuskan yang terpilih adalah pasangan Itqon Syauqi dan Ayub Junaidi sebagai Ketua dan Sekretaris.
"Sekitar 30 menit sebelum pengukuhan, ada perubahan keputusan menjadi Ayub-Itqon sebagai ketua-sekretaris," ujar salah satu peserta Muscab yang enggan disebut namanya.
Drama perubahan keputusan itu dibenarkan oleh Bambang Susanto, Wakil Bendahara Umum DPP PKB, yang dikirim ke Jember untuk menjadi pimpinan sidang Muscab. Keputusan tersebut, menurut Bambang merupakan aspirasi dari pengurus di Jember.
"Ada dinamika yang berkembang dari bawah, saya sebagai pimpinan sidang hanya menerima aspirasi setelah diterima oleh para peserta rapat. Para pihak yang berkepentingan, yaitu Cak Ayub dan Cak Itqon juga sudah sepakat," papar Bambang saat dikonfirmasi usai pengukuhan pengurus baru DPC PKB Jember.
Hal senada juga disampaikan oleh Ayub Junaidi yang dikukuhkan sebagai ketua DPC PKB Jember. "Kalau endingnya sudah bisa ditebak sejak awal, kan jadi enggak seru. Tetapi yang lebih penting kan Muscab berjalan lancar dan solid," ujar Ayub yang didampingi Itqon.
Soliditas itu, menurut Ayub juga akan ditunjukkannya dalam proses penyusunan pengurus yang saat ini sedang berlangsung. Beberapa tokoh NU dari sejumlah pesantren berpengaruh yang selama ini belum terakomodir, dalam kepengurusan PKB Jember yang baru, bersedia untuk bergabung.
"Beberapa poros dari pesantren besar di Jember, yang dulu berada di luar, sekarang bergabung bersama. Kita ingin mengembalikan PKB seperti cita-cita di awal pendiriannya," ujar mantan Ketua GP Ansor Jember selama dua periode ini.
Meski terbilang muda, yakni di kisaran 40 tahun, Ayub Junaidi terbilang memiliki jam terbang yang tinggi di PKB. Dalam kepengurusan sebelumnya, Ayub menjadi Sekretaris DPC PKB Jember. Ayub juga sudah dua periode menjabat sebagai anggota DPRD Jember, yakni 2009 – 2014 dan 2014 – 2019. Bahkan di periode 2014 – 2019, Ayub menjadi Wakil Ketua DPRD Jember.
Adapun Itqon Syauqi terbilang pendatang baru. Berlatar belakang sebagai keluarga pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Kalisat, Itqon pertama kali menjadi caleg pada Pileg 2019. Pertama kali menjadi anggota dewan, Itqon langsung ditunjuk partainya menjadi Ketua DPRD Jember yang menjadi jatah PKB sebagai pemenang Pemilu. Itqon juga memimpin fase-fase penting ketika DPRD Jember bersitegang melawan bupati Faida hingga berbuah pemakzulan pada pertengahan 2020 lalu.
Baca juga:
Honorer Belum Gajian 2 Bulan, Bupati Jember akan Ajukan Dana Talangan ke Bank Jatim
Rumah Pribadi Bupati Jember Banjir Akibat Sungai Bedadung Meluap
Faida Lengser, Plh Bupati Jember Kumpulkan Pejabat Pemkab Siang Ini
Masa Kepemimpinan Berakhir, Faida Serahkan Jabatan ke Plh Bupati Jember
PDIP Pilih Jadi Oposisi, Siap Kritisi Bupati dan Wakil Bupati Jember Terpilih
Hari Terakhir Menjabat, Bupati Jember Faida Belum Tinggalkan Rumah Dinas