Survei Charta Politika: 63% Masyarakat Tak Setuju Praktik Dinasti Politik
Survei dilakukan pada 4-11 Januari 2024 terhadap 1.220 responden. Survei dilakukan melalui teknik wawancara tatap muka
Survei dilakukan pada 4-11 Januari 2024 terhadap 1.220 responden. Survei dilakukan melalui teknik wawancara tatap muka
- Survei Charta Politika: Paramitha Widya Kusuma Ungguli Narjo di Pilkada Brebes 2024
- Survei Indikator Ungkap Masyarakat Nilai Kondisi Ekonomi dan Penegakan Hukum Baik
- Survei Indikator Politik: 76,5% Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi Karena Bansos
- Survei Litbang Kompas: 87,8% Masyarakat Puas Kinerja Polri
Survei Charta Politika: 63% Masyarakat Tak Setuju Praktik Dinasti Politik
Lembaga Survei Charta Politika merilis survei terbaru Pilpres 2024.
Hasilnya, terkait dinasti politik, hampir 50% masyarakat atau responden cemas akan dinasti politik.
Awalnya, pertanyaan ditujukan kepada masyarakat apakah mengetahui isu dinasti politik dalam Pilpres 2024.
"61,3% menjawab mengetahui. 28,7% menjawab tidak tahu sedangkan 10% lainnya tidak menjawab," demikian ditulis Survei Charta Politik dikutip merdeka.com, Minggu (21/1).
Kemudian, pertanyaan berlanjut kepada apakah responden setuju terhadap praktik dinasti politik di dalam negeri.
"63% menjawab tidak setuju, 20,2% menjawab setuju. Sedangkan, 16% lainnya tidak menjawab."
Pertanyaan selanjutnya, apakah responden atau masyarakat cemas praktik dinasti politik akan menghambat proses demokrasi di Indonesia.
"46,9% responden menjawab cemas terhadap praktik dinasti politik akan menghambat proses demokrasi di Indonesia."
"37,7% tidak cemas dan 15,4% tidak menjawab."
Survei dilakukan pada 4-11 Januari 2024 terhadap 1.220 responden. Survei dilakukan melalui teknik wawancara tatap muka.
Populasi survei adalah warga negara yang sudah memiliki hak pilih yakni berusia 17 tahun atau sudah menikah.
Pemilihan sampel dilakukan melalui metode multistage random sampling.
Margin of error survei ±2,82%. Quality control 20% dari total sampel.