Survei publik tak puas 6 bulan Jokowi-JK, PPP anggap wajar

Hasil survei tersebut menjadi cambukan untuk pemerintah agar bekerja lebih baik lagi.

Lembaga survei Poltracking Indonesia mengeluarkan hasil sigi nasional yang dilaksanakan pada 23-31 April 2015 yang menghasilkan kesimpulan bahwa publik tak puas dengan kinerja pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla selama enam bulan sejak dilantik.

Wakil Sekretaris Fraksi PPP kubu Rohamurzumiy, Arsul Sani menanggapi survei tersebut sebagai sebuah cambukan untuk pemerintah agar bekerja lebih baik lagi ke depannya.

"Survei semacam itu tak perlu diamini, tapi tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Khususnya para menteri bahwa masyarakat menghendaki perbaikan kinerja pemerintahan," kata Arsul saat dihubungi, Senin (20/4).

Anggota Komisi III DPR ini menyebut wajar jika publik tak puas dengan kinerja Jokowi-JK. Sebab, ekspektasi publik terhadap keduanya begitu besar sejak dilantik 20 Oktober tahun lalu. Apalagi, publik melihat kebijakan pemerintah yang sering menaikkan BBM sebagai langkah yang membuat rakyat kecil menjerit tanpa mengetahui dasar dari alasan pemerintah menaikkan harga BBM.

"Selama ini masyarakat selalu terpersepsikan kebijakan pemerintah selalu tak pro rakyat," kata dia.

Sementara, ketika ditanya tentang hasil survei Poltracking lainnya yang menyebut besarnya keinginan masyarakat agar Jokowi melakukan reshuffle menteri, dia pun menyerahkan wewenang sepenuhnya kepada Jokowi. Namun, sebelum Jokowi melakukan reshuffle, PPP berharap agar para menteri dievaluasi terlebih dahulu secara matang.

"Agar ada fairness bagi menteri-menteri. Maka tentu harus ada evaluasi yang harus dibuat dan dilakukan dulu. Katakanlah seperti laporan menteri," pungkasnya.

Baca juga:
Pemerintahan Jokowi-JK dinilai tak akan lama, kayak Mega & Gus Dur
Survei Poltracking: Rakyat kecewa kebijakan Jokowi di bidang ekonomi
Jokowi saat bagikan KIS & KIP: 'Jangan lagi ngomong presiden omdo'
Ke Sumut, Jokowi tinjau kebun karet & bagikan Kartu Indonesia Sehat