Surya Paloh: Biar orang bilang tolol, tolak mahar pilkada Rp 500 M!
"Manipulasi dan sengaja rusak prinsip NasDem saya pikir kita ambil tindakan tegas," kata Surya Paloh.
Ketua Umum DPP NasDem Surya Paloh menegaskan, partainya sama sekali tidak membiarkan adanya transaksi politik atau mahar dalam pengusungan calon kepada daerah dalam Pilkada serentak 9 Desember 2015. Menurut dia, momen Pilkada ini harus menunjukkan Partai NasDem sebagai parpol yang punya integritas dan mampu memenangkan Pilkada untuk menyongsong Pilpres 2019.
"Dalam usung calon Kepala daerah, antusiasme dari banyak kalangan untuk diusung oleh partai balita ini adalah sebuah prestasi yang membanggakan. Bukan karena tidak ada biaya politik untuk daftar, memang itu benar. Nah inilah kita harus idealis. Kita menolak pemasukan uang yang paling tidak dalam Pilkda Rp 500 miliar sedikit-dikit ya yang saya tahu dan kita tolak," ujar Surya dalam sambutannya membuka rapat pleno di gedung Nasdem, Jl. RP Soegorso, Cikini, Jakarta (10/8).
Menurut dia, penolakan mengadakan mahar dalam pencalonan merupakan prinsip yang sudah diketahui oleh semua kader NasDem. Jika ada yang melanggar, kata dia, akan ditindak tegas.
"NasDem tak kenal transaksional politik. Manipulasi dan sengaja rusak prinsip NasDem saya pikir kita ambil tindakan tegas," tegas dia.
Meski dicibir atau dianggap munafik oleh partai lain terkait mahar, Surya mengimbau segenap kadernya tetap mengedepankan pendekatan untuk menjaring calon yang hendak diusung atau mendaftar melalui Partai NasDem.
"Orang bisa katakan munafik dan tolol tapi ada yang bilang kita baik dan konsisten. Tapi itu perlu kita tahu, kita jalan di antara yang baik dan konsisten itu. Biarkan orang bilang kita naif dan munafik. Dari awal kita sudah katakan ini partai baru bukan kumpulan orang hebat tapi diisi oleh orang yang pikiran besar. Kita pakai cara pendekatan," tukas dia.
Di sisi lain, ketua partai berlambang Garuda ini meminta semua kadernya untuk bekerja keras memenangkan Pilkada sebagai langkah menuju Pilpres 2019.
"Pilkada serentak harus dioptimalkan. Capai strategi untuk memenangkan. Play to Win. Itu perintah Ketum," pungkas dia.
Baca juga:
Ada rumor Maia maju Pilkada Surabaya, Demokrat usung Rasiyo-Abror
Dinyatakan gila, bacabup Muratara juga polisikan dokter RS Palembang
Jelang akhir pendaftaran Pilkada, 7 daerah nihil calon penantang
Gagal tes kesehatan, balonwabup Musi Rawas polisikan dokter RSMH
Panwaslu semprit Pemkot Solo karena dinilai istimewakan FX Rudy
Ganjar: Calon tunggal di Pilkada akal-akalan partai
Bawaslu endus PNS 4 daerah di Jateng tak netral jelang pilkada
-
Kapan Surya Paloh bertemu dengan Prabowo dan menegaskan dukungan NasDem terhadap pemerintahannya? Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh bertemu dengan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto, di Kertanegara, Jakarta, Kamis (25/4). Dalam pertemuan itu, Surya Paloh menegaskan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo dengan Gibran Rakabuming Raka nanti
-
Siapa Serka Sudiyono? Serka Sudiyono adalah anggota TNI yang bekerja sebagai Babinsa di Desa Kemadu, Kecamatan Sulang, Rembang.
-
Siapakah Ki Ageng Suryomentaram? Walaupun terlahir dari keluarga ningrat, Ki Ageng Suryomentaram (1892-1962) memilih jalan hidupnya dengan menjadi rakyat jelata.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Bagaimana cara Surya Paloh meyakinkan masyarakat untuk memilih Anies-Cak Imin? "Kali ini kita mencalonkan calon presiden kita yang bernama Anies Baswedan, ketika ada pertanyaan mengapa harus Anies, maka jawaban yang bisa dikatakan adalah sebagai kader NasDem kami tahu kami sedang berjuang untuk bisa meningkatkan taraf hidup kehidupan masyarakat ke arah lebih baik," kata Paloh.
-
Apa yang dibicarakan Prabowo dan Surya Paloh mengenai jatah menteri di kabinet? "Saya kira Pak Prabowo pasti sudah punya rumusan sendiri yang itu sudah rumusan, itu sudah muncul pembicaraan antara ketua umum partai politik terutama yang di Koalisi Indonesia Maju," kata Doli, saat diwawancarai di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (25/4).