Tak Ada RUU Perampasan Aset, Ini Daftar Lengkap Prolegnas 2025 yang Diusulkan DPR
Dari daftar RUU yang diusulkan masuk Prolegnas Prioritas 2025, tak ada RUU Perampasan Aset.
Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah membahas rancangan hingga revisi undang-undang (RUU) yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2025. Setiap komisi di DPR Baleg, hingga anggota menyampaikan usulannya untuk dipertimbangkan masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2025.
Ketua Baleg DPR Bob Hasan mengatakan, DPR masih akan menggelar rapat panitia kerja (panja) untuk melakukan finalisasi sejumlah RUU itu bersama pemerintah.
"Saya akan bertanya ulang Apakah daftar yang telah disepakati akan menjadi daftar Prolegnas RUU tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU tahun 2025 usul DPR, yang kemudian kami akan lengkapi lagi setelah rapat kerja," kata Bob Hasan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11).
Namun, dari daftar RUU yang diusulkan masuk Prolegnas Prioritas 2025, tak ada RUU Perampasan Aset.
Daftar Prolegnas 2025
Berikut daftar usulan RUU dari komisi, Baleg hingga anggota DPR masuk Prolegnas Prioritas 2025:
Usulan komisi:
Komisi I
1. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
Komisi II
1. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 29 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
Komisi III
1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
2. RUU tentang Hukum Perdata Internasional
Komisi IV
1. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
3. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
Komisi V
1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. RUU tentang Jasa Konstruksi
Komisi VI
1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
2. RUU atas Perubahan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Komisi VII
1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
2. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
3. RUU tentang Sandang
Komisi VIII
1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah
2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji
Komisi IX
1. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Komisi X
1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
Komisi XI
1. RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan
2. RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik
3. RUU tentang Penghapusan Piutang Negara
4. RUU tentang Ekonomi Syariah
Komisi XII
1. RUU tentang Energi Baru Dan Energi Terbarukan
2. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
3. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
Komisi XIII
1. RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 49 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Usulan Badan Legislasi (Baleg):
1. RUU Kejaksaan (menunggu surpres)
2. RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Ketahanan Negara (Komcad)
3. RUU MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3)
4.. RUU Komoditas Strategis
5. RUU Pertekstilan (mirip RUU Sandang)
6. RUU Pengampunan Pajak (usulan baru)
7. RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
8. RUU PPRT (carry over)
9. RUU Pangan (serupa usulan Komisi IV)
10. RUU Pengelolaan Perubahan Iklim
Usulan Anggota:
1. RUU Hak Cipta (Melly Goeslaw, Gerindra)
2. RUU Masyarakat Hukum Adat (Sulaeman Hamzah; Rudiyanto Lallo; Martin Manurung, Nasdem)