Tak Incar Posisi Jaksa Agung, Tapi PKB Mau Jika Diberi
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menegaskan, partainya tidak mengincar kursi Jaksa Agung dalam struktur kabinet periode kedua presiden Joko Widodo atau Jokowi. Namun, jika Jokowi memberikan posisi tersebut, PKB bersedia.
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menegaskan, partainya tidak mengincar kursi Jaksa Agung dalam struktur kabinet periode kedua presiden Joko Widodo atau Jokowi. Namun, jika Jokowi memberikan posisi tersebut, PKB bersedia.
"Tidak mengincar. Tapi kalau mengatakan Jaksa Agung strategis atau tidak? strategis. Kalau PKB di beri posisi Jaksa Agung mau tidak? saya jawab mau. Kan gitu. Kalau diberi lho ya," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/7).
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Apa yang mungkin diberikan Jokowi untuk Kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.
-
Apa yang dibahas Jokowi saat memanggil dua menteri PKB itu? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024."Kalau yang kita baca ya, pujian presiden terhadap pencapaian PKB dan juga ucapan kekaguman kepada ketua umum kami, Gus Muhaimin, karena dalam situasi pileg PKB justru mengalami kenaikan yang signifikan," kata Maman di gedung DPR, Senayan, Jakarta Senin (18/3).
-
Kapan Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? "Sudah saya panggil tadi," kata Presiden Jokowi saat diwawancarai di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (27/5).
-
Apa tanggapan Jokowi soal rencana Prabowo menambah jumlah Kementerian? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian.
Terkait sejumlah pihak yang menginginkan posisi Jaksa Agung tak lagi diisi kader partai politik, Jazilul juga menanggapi santai. Memilih jaksa agung maupun menteri adalah hak prerogatif presiden.
"Itu sepenuhnya prerogatif presiden, tetapi apa yang menjadi pertimbangan penyampaian keberatan dari masyarakat, usulan, saya pikir Pak Jokowi juga akan mendengar itu," ungkapnya.
Jazilul yakin Jokowi akan melihat baik dan buruknya memilih jaksa dari kader partai politik. PKB tidak akan menghalangi apapun keputusan Jokowi.
"Akan mendengarkan baik buruknya apakah menteri dari parpol apakah tidak untuk posisi Jaksa Agung pasti kita kembalikan ke Pak Jokowi. Prinsipnya PKB tidak akan menghalang-halangi apa yang menjadi prerogatif presiden," ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon setuju dengan pendapat politikus PDIP Trimedya Pandjaitan soal posisi Jaksa Agung tidak boleh diisi oleh sosok dari kalangan partai politik. Trimedya menyindir adanya politisasi di tubuh Kejaksaan Agung.
Hal ini karena latar belakang Jaksa Agung, M Prasetyo yang merupakan politisi partai NasDem.
"Harusnya para penegak hukum yang duduk di lembaga penegakan hukum termasuk Kejagung adalah orang-orang yang bukan dari partai politik," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/12).
Tujuannya, agar pengusutan kasus hukum tidak diintervensi oleh kepentingan politik. Untuk itu, Fadli menyarankan agar Kejaksaan Agung dievaluasi.
(mdk/noe)