Tak setuju usul Agung, Ical sebut Munaslub tak libatkan tim transisi
Ical menyerahkan keputusan perlu tidaknya penyelenggaraan Munaslub pada DPD.
Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie masih membahas kelanjutan penyelenggaraan Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) sebagai solusi mengakhiri konflik dualisme kepengurusan di internal partai.
Hingga dini hari tadi, mayoritas DPD I menolak Munaslub dan menyerahkan keputusan pada Ketua Umum Aburizal Bakrie atau akrab disapa Ical. Di sisi lain, Agung Laksono menginginkan melibatkan tim transisi dalam Munaslub.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Apa yang dikatakan Syamsul Hidayat tentang status Bahlil Lahadalia di Golkar? "Bahlil bukan lagi kader Golkar. Dan dia juga sudah mengakui tidak lagi menjadi bagian dari Partai Golkar sejak 10 tahun lalu," tutur Syamsul dalam keterangan, Senin (24/7).
-
Mengapa para ketua dewan Golkar menolak munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Apa yang diminta oleh Partai Golkar kepada Bahlil? Partai Golkar meminta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tidak mengklaim sebagai kader partai yang dipimpin Ketua Umum Airlangga Hartarto.
-
Kapan Golkar akan menyelesaikan penyusunan koalisi untuk Pilgub Banten? Airlangga menyebut partainya masih menyusun koalisi untuk Pilkada Banten 2024."Nanti kita susun," ucap dia.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
Ical tidak sepakat dengan Agung Laksono. Munaslub sama sekali tidak akan melibatkan tim transisi. "Tidak ada, jalan saja seperti biasa, secepatnya dengan Pak JK (Jusuf Kalla) dan Agung untuk menentukan Munaslub. Jadi kita sepakat tidak memakai tim transisi, tentu kita memakai yang sudah disepakati bersama," kata Ical di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (25/1).
Ical menyerahkan sepenuhnya keputusan perlu tidaknya penyelenggaraan Munaslub sebagai jalan untuk mengakhiri konflik Golkar, pada keputusan DPD.
"Ini kan semua banyak yang mengatakan diserahkan ke DPP, tapi tentu DPP akan mendengarkan suara mereka (DPD I dan II) juga, karena mereka masih melihat DPP? Ini kan lucu, saya bilang suara ada di dia (DPD) sekarang dia kembalikan ke saya," ucap Ical.
Seperti diketahui, Pengurus DPP Partai Golkar kubu Agung Laksono menyambut baik wacana menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang keputusannya akan dibahas dalam rapat pimpinan nasional kubu Aburizal Bakrie. Namun, tim transisi harus dilibatkan.
"Kami menyambut baik pelaksanaan munaslub yang akan datang," kata Ketua DPP Partai Golkar kubu Agung Laksono, Leo Nababan kepada wartawan di Jakarta Jakarta, Minggu (24/1).
Leo juga mengapresiasi keinginan Aburizal Bakrie agar munaslub dilaksanakan sebelum bulan Ramadhan tahun ini. Namun, dia menekankan bahwa munaslub itu harus tetap berkoordinasi dengan Tim Transisi yang diketuai Wapres Jusuf Kalla, sesuai dengan amanat Mahkamah Partai Golkar.
"Silakan berkoordinasi dengan Tim Transisi. Siapapun penyelenggaranya kami tidak memasalahkan, asal peserta munaslub mencakup seluruh elemen kedua kubu, misalnya DPD tingkat I dan II dari kedua kubu dilebur," kata dia.
Baca juga:
Ical legowo, ini salah satu calon kuat Ketua Umum Golkar selanjutnya
DPD I menolak Munaslub, Idrus Marham sebut bukan keputusan final
Yorrys sebut ideologi Golkar mendukung pemerintah berkuasa
Rapimnas bakal tentukan format Munaslub Golkar
Nurdin sebut penolakan munaslub karena tak ada legal standing