Tak sudi sekolah parlemen berdiri

"Sebelum jadi anggota DPR, mereka harusnya sudah memahami apalagi kalau sudah jadi anggota DPR," kata JK.

Rencana membuat sekolah parlemen untuk meningkatkan kualitas anggota legislatif mendapat penolakan. Seharusnya para calon anggota dewan sudah mendapat bekal dari partai masing-masing.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai sekolah parlemen untuk meningkatkan kualitas anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten dan kota seluruh Indonesia sangat mubazir.

"Tidak perlu. Sebelum dipilih kan mereka harus mampu bicara soal DPR dan diadakan pelatihan oleh masing-masing partai," kata Wapres di Jakarta, seperti dilansir dari Antara, Senin (29/8).

JK menjelaskan, masing-masing partai tentunya sudah membuat pelatihan kader. Oleh karena itu seharusnya tidak perlu lagi ada sekolah parlemen.

"Sebelum jadi anggota DPR, mereka harusnya sudah memahami apalagi kalau sudah jadi anggota DPR," jelasnya.

Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay menilai wacana pembentukan sekolah ini akan tumpang tindih dengan fungsi partai dalam proses rekrutmen dan pengkaderan. Dia mengambil contoh partainya telah memiliki sekolah kader politik yang memiliki substansi sama dengan sekolah parlemen.

"Saya kira bisa saja tumpang tindih. Kami di PAN pun sudah ada sekolah kader politik. Pesertanya justru dari kalangan muda yang baru berinteraksi dengan politik. Lima sampai sepuluh tahun lagi, Insya Allah mereka sudah siap didistribusikan untuk ikut berkompetisi dalam pesta demokrasi kita," kata Saleh saat dihubungi Jumat (26/7).

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini berpendapat DPR tidak perlu mendirikan atau menggunakan istilah sekolah karena bisa bias persepsi dan interpertasi di masyarakat. Selain itu, Jazuli menilai pendidikan politik dan penyiapan anggota DPR yang berkualitas seharusnya menjadi domain dan tugas partai politik.

"Saya apresiasi semangat dan keseriusan pimpinan DPR dalam upaya meningkatkan kapabilitas dan kompetensi anggota DPR, tapi kalau sampai mendirikan sekolah parlemen nanti dipersepsi lain oleh publik, kok anggota DPR malah sibuk belajar bukannya kerja melaksanakan fungsi utama," kata Jazuli di Jakarta, Senin (29/8).

"Parpol yang seharusnya didorong untuk melakukan itu dan pada prakteknya bisa saja bersinergi dengan akademisi perguruan tinggi atau kalangan civil society," jelasnya.

Sedangkan Sekretaris Fraksi Partai Hanura, Dadang Rusdiana mengakui partai memang salah satu pintu awal bagi seseorang untuk menjadi anggota dewan. Namun, diceritakan dia, di internal parpol sendiri ada tarik menarik kepentingan dalam menyeleksi calegnya.

"Seleksi caleg itu pintu pertamanya kan parpol, selalu ada tarik menarik antara elektabilitas versus kapabilitas. Syukur-syukur kalau dua-duanya ada pada seorang caleg," kata Dadang, Jumat (26/8).

Ada tren di mana seorang pesohor atau caleg memiliki popularitas dan disenangi masyarakat, tetapi di sisi pemahaman tentang dunia pemerintahan sangat kurang. Karena itu, parpol berperan dalam membina dan mendidik kadernya agar mampu menjalankan tugas legislasi.

Sebelumnya diketahui, Ketua DPR Ade Komaruddin mengatakan, Rapat Pimpinan DPR pada Kamis (25/8) salah satu agendanya membahas persiapan membuat sekolah parlemen. Kata dia, sekolah parlemen ini bertujuan meningkatkan kualitas anggota legislatif.

"Kami membahas persiapan membuat sekolah parlemen untuk meningkatkan kualitas anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten-kota seluruh Indonesia," kata Ade Komaruddin di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis pekan lalu.