Teka-teki aktor politik di balik demo Ahok

Calon wakil gubernur petahana DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat punya dua analisa terkait motif aktor politik yang menunggangi demo 4 November. Pertama, menjegal Ahok-Djarot di Pilkada DKI. Kedua, menggulingkan pemerintahan Jokowi-JK.

2016-11-06 07:05:00

Aksi unjuk rasa besar-besaran menuntut penegakan hukum terhadap Gubernur non aktif DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berakhir ricuh di sekitar Istana Merdeka, Jumat (4/11). Presiden Joko Widodo langsung menggelar rapat terbatas dengan Menko Polhukam Wiranto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan di Istana Negara.

Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan singkat, namun mengejutkan. Ada penumpang gelap yang menunggangi aksi demonstrasi. "Dan ini kita lihat ditunggangi aktor politik yang manfaatkan situasi," tegas Jokowi.

Sebelum berlangsung aksi demo 4 November, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tiba-tiba menggelar konferensi pers. SBY marah lantaran ada yang menudingnya sebagai penggerak massa aksi. Isu ini dikaitkan dengan aktivitas politik putra SBY yakni Agus Harimurti Yudhoyono yang tengah bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta melawan calon petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Semua pihak bertanya-tanya, siapa aktor politik yang dimaksud Jokowi? Ahok sepakat dengan pernyataan Presiden Joko Widodo terkait aktor politik yang mendompleng aksi unjuk rasa 4 November 2016. Namun dia mengaku tidak mengetahui siapakah aktor politik yang dimaksudkan Jokowi.

"Saya tidak tahu, saya hanya dengar semalem presiden menyampaikan dalam konpers," katanya di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/11).

Calon wakil gubernur petahana DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat punya dua analisa terkait motif aktor yang dimaksud Jokowi. Salah satunya motif politik agar dia dan pasangannya yakni Ahok tak bisa melanjutkan pertarungan di Pilkada DKI Jakarta.

"Sekali lagi, demo itu bukan hanya terkait kasusnya Ahok tapi ini ada upaya untuk menjegal ahok supaya Ahok jadi tersangka dan kalau perlu dipenjara, sehingga tidak maju. Mari kita bersaing. Terus terang saya prihatin," kata Djarot.

Djarot mengatakan, kericuhan di Penjaringan, Jakarta Utara membuktikan ada penyusup yang mencoba menggunakan aksi demonstrasi 4 November 2016 untuk mengambil keuntungan pribadi. Tujuan utamanya menyebabkan kekacauan. Sudah jauh-jauh hari pihaknya mewanti-wanti pendemo agar berhati-hati dengan penumpang gelap yang akan memanfaatkan demo untuk kepentingan pribadi dan politik.

"Makanya saya bilang kan disusupi oleh kelompok-kelompok yang ingin meraih keuntungan dan keonaran. Saya pantau tadi malam sampai dengan jam 1 malam kasus di Penjaringan penjarahan, termasuk juga penjarahan ATM di BNI, kami tahu, hati-hati kalau kami bertanya, siapa yang bertanggung jawab kalau seperti itu?" ucapnya.

Mantan Wali Kota Blitar ini juga menganalisa, ada pihak-pihak yang mencoba menggulingkan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Kalau kita lihat eskalasinya ya dari demo pertama kemudian saya juga mendengarkan pidato dari pak SBY sampai dengan tadi malam dengan berbagai macam statement-statement dari berbagai elit politik ini arahnya bukan hanya menuju pada Pak Ahok, arahnya ingin menjatuhkan pemerintahan yang sah, pemerintahan Pak Jokowi," terangnya.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang juga ikut dalam aksi unjuk rasa kemarin, tidak tinggal diam dengan pernyataan Jokowi. Dia menantang Jokowi menyebut aktor politik yang menunggangi aksi damai kemarin. Jokowi harus menyebutkan secara lantang siapa aktornya.

"Sebut saja siapa aktornya, supaya tidak ada yang berspekulasi," tegas Fadli Zon.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mengatakan, jika memang benar ada dalang politik yang mendompleng aksi demo, maka pemerintah harus menangkapnya.

Fadli juga menambahkan tidak ada pihak yang membiayai massa yang ikut dalam aksi damai kemarin. Mereka datang atas kesadaran sendiri. Tidak hanya itu, dia juga menegaskan bahwa aksi unjuk rasa kemarin murni menuntut penuntasan kasus hukum Ahok, bukan mencoba menggulingkan pemerintahan.

"Kalau ada yang membiayai buka saja. Siapa yang membiayai? Kan ada bukti transfernya. Jika tidak terbukti maka ini artinya menghina rakyat yang datang dari berbagai daerah dengan biaya sendiri."

(mdk/noe)