Terkendala APBD, Pilkada serentak diusulkan ditunda hingga 2016

Rencananya Pilkada serentak akan digelar pada 9 Desember tahun ini.

Forum Indonesia Untuk Informasi Anggaran (Fitra) menuding pemerintahan Jokowi-JK tidak punya persiapan untuk menyukseskan pilkada serentak. Untuk pembiayaan pilkada APBD tidak bisa menjangkau semua daerah.

"Tahun ini akan ada pilkada serentak di 68 daerah. Kami menilai Presiden Jokowi tidak punya persiapan. Masalahnya adalah, belum semua daerah siap dengan anggaran dari APBD untuk pelaksanaan. Kalaupun 68 daerah sudah menganggarkan dalam APBD, ruang fiskal daerah tersebut terlalu kecil, sebab dalam riset kami, dalam tahun pilkada daerah, biasanya belanja publik kecil dan terhenti untuk pembiayaan pilkada," ungkap Manajer Advokasi FITRA Apung Widadi dalam konferensi pers menyoroti kebijakan Jokowi-JK selama satu semester di Taman Ismail Marzuki, Jl Cikini Raya, Cikini, Jakarta Pusat (24/4).

Lanjut Apung, kecerobohan ini disebabkan karena Presiden Jokowi tidak mengantisipasi anggaran pilkada pada APBNP 2015. Kata Apung, seharusnya biaya pilkada dibebankan kepada kepada APBN agar pembangunan di daerah tetap berjalan sehingga terhindar dari politisasi elite daerah terhadap anggaran APBD.

"Presiden tidak mengantisipasi Pilkada serentak ini dengan anggaran pada APBNP 2015. Seharusnya biaya pilkada dibebankan kepada APBN agar pembangunan di daerah tetap berjalan, tidak ada politisasi dari elit daerah terhadap APBD terutama petahana, meminimalisir pengadaan barang dan jasa yang dimanipulasi oleh daerah untuk korupsi," ujar Apung.

Di sisi lain, Seknas FITRA Yenny Sucipto menyarankan agar Pilkada serentak sebaiknya ditunda ke tahun 2016 agar daerah punya persiapan matang dan tidak memangkas dana yang sudah ditetapkan sebagai belanja daerah.

"Sebaiknya pilkada serentak ini ditunda ke bulan Maret atau Juni 2016 agar daerah punya persiapan cukup. Kan tidak mungkin belanja daerah yang sudah ditetapkan terus dipotong nanti malahan pembangunan terganggu," tutup Yenny.