Tim Ganjar-Mahfud Targetkan 3,2 Juta Suara di Jakarta, Ungkap Baliho Sering Dicopot
pendukung Ganjar-Mahfud agar tidak terpancing tindakan tersebut.
- Serahkan Berkas Kesimpulan, Tim Ganjar-Mahfud Beberkan 5 Pelanggaran Pemilu 2024
- Tim Ganjar-Mahfud: Saya Kecewa Kapolri Melarang Kapolda Jadi Saksi Kecurangan Pemilu
- Ganjar-Mahfud Siapkan 1,6 Juta Saksi Jelang Pencoblosan untuk Cegah Kecurangan Pemilu
- Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud: Indonesia saatnya Dipimpin Rambut Putih dan Pendekar Hukum
Tim Ganjar-Mahfud Targetkan 3,2 Juta Suara di Jakarta, Ungkap Baliho Sering Dicopot
Tim Pemenangan Daerah (TPD) DKI Jakarta Ganjar Pranowo-Mahfud MD menargetkan meraih 40 persen atau 3,2 juta suara dari total 8 juta pemilih di DKI Jakarta.
"Nah sekarang kita sedang bekerja, bersama teman-teman relawan, tiap hari kita ada di posko ini, kita berbicara strategi," kata Koordinator Saksi, Pengamanan Pemilu & Advokasi TPD DKI Jakarta Ahmad Wibi Wibawanto dalam rilis resminya, Sabtu (23/12).
Wibi mengungkapkan, menemukan beberapa hambatan. Salah satunya, aksi pencopotan atribut atau alat peraga kampanye (APK) Ganjar-Mahfud di Ibu Kota.
Oleh karena itu, ia meminta para pendukung Ganjar-Mahfud agar tidak terpancing tindakan tersebut.
"Kita mengingatkan teman-teman jangan mau diadu domba. Fokus memenangkan hinga sampai Istana," ujarnya.
Wibi juga mengomentari debat cawapres yang digelar pada Jumat (22/12) malam. Penampilan Mahfud disebutnya berhasil menjawab dan menjelaskan program, visi dan misi dengan jelas.
"Jawaban-jawaban Pak Mahfud, memang membuktikan calon yang tepat untuk memimpin negara Indonesia ini," tambah Wibi.
Maka dari itu, ia meminta para relawan untuk terus turun ke lapangan dan bertemu massa guna memenangkan paslon nomor urut tiga. Ia juga mengimbau para relawan untuk menceritakan rekam jejak Ganjar-Mahfud.
"Duet ini adalah paket komplit untuk memimpin Republik Indonesia. Ganjar, pernah menjadi legislator sebagai Anggota DPR-RI sekaligus di eksekutif sebagai Gubernur Jawa Tengah," jelas Wibi.
"Sementara, Mahfud sangat berpengalaman di Yudikatif dengan salah satunya pernah dipercaya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, bahkan dipercaya oleh Presiden Jokowi menjadi Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan HAM," sambungnya.