Timses Airlangga nilai tak patut DPD I nyatakan dukungan saat LPJ
"Ini forum bukan pemilihan tapi forum pertanggungjawaban dari ketua umum yang lama."
Timses Caketum Golkar, Airlangga Hartarto, Chairuman Harahap, memprotes pernyataan dukungan 14 DPD I kepada Setya Novanto (Setnov) dalam pandangan umum atas laporan pertanggungjawaban (LPJ) Ketua Umum Aburizal Bakrie.
Menurutnya, sesuai tata tertib, tidak boleh menyatakan dukungan ke kandidat tertentu dalam sidang paripurna pembahasan LPJ.
"Ini forum bukan pemilihan tapi forum pertanggungjawaban dari ketua umum yang lama. Tidak patut. Wajar dalam menghadapi itu mereka menyampaikan calon-calonnya," kata Chairuman di Hotel Ayodya, Nusa Dua, Bali, Senin (16/5).
Sedangkan terkait pemilihan ketum, kata dia, seharusnya, diputuskan secara langsung, bebas, dan rahasia. Maka dari itu bisa dikatakan harusnya setiap pemilik suara merahasiakan pilihannya.
"Artinya diamankan sesuai orang itu menggunakan hak suaranya tanpa diketahui siapapun. Tapi ada upaya-upaya untuk bisa menggiring lagi, atau memenangkan, atau memenuhi kehendak dari calon-calon atau timses calon, ini tidak kita hendaki," ungkapnya.
Chairuman juga berujar, pihak yang diberikan hak bicara menyampaikan pandangan umum hanya DPD I.
"Ketika Banten menyampaikan atas nama seluruh DPD II di Banten, tapi ada I yang menyatakan yaitu DPD II Cilegon menyatakan tidak setuju dengan yang disampaikan oleh ketua DPD I, Cilegon tidak mengakui itu. Di sini kelihatannya banyak DPD I mengatasnamakan DPD II," ujarnya.
Chairuman menjelaskan bahwa DPD II harus kita berikan kesempatan sebagai pemilik suara untuk melakukan pemilihan sesuai keputusannya sendiri. Hal tersebut agar ketum Golkat yang baru nanti betul-betul kita berdasarkan keinginan anggota.
"Jangan sampai terjadi kesenjangan antara harapan masyarakat dengan realita di pemilihan. Ini saya kira akan berbahaya bagi Golkar," pungkasnya.
-
Bagaimana Golkar merespon wacana Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Golkar merespons wacana Ridwan Kamil bersedia maju di Pilkada DKI Jakarta karena berasumsi eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur. Saat itu, Anies merupakan capres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Golkar memberikan penugasan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta dan Jawa Barat.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Mengapa para ketua dewan Golkar menolak munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Apa alasan utama yang diutarakan oleh Hetifah Sjaifudian terkait penolakan Munaslub Partai Golkar? "Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan. Saya kira semua paham, Golkar hari ini masih tetap menghiasi landscape politik Indonesia," jelasnya.
-
Kapan Golkar akan menyelesaikan penyusunan koalisi untuk Pilgub Banten? Airlangga menyebut partainya masih menyusun koalisi untuk Pilkada Banten 2024."Nanti kita susun," ucap dia.
Baca juga:
Catut nama Jokowi, Luhut dianggap otoriter mirip Orde Baru
Soal dukungan istana, Ade Komarudin persilakan tanya Wapres JK
Belum ada kepastian, Wapres JK tunggu kabar penutupan munaslub
Beredar SMS imbalan Rp 3 miliar, komite etik jangan 'masuk angin'
14 DPD dukung Setnov, Akom bilang 'itu mencederai'