TKN Jokowi: Laporan Menkeu ke DPR, Utang Masih Terkelola dengan Baik
"Dari laporan yang disampaikan Menkeu kepada DPR, dalam hal ini Komisi XI, sejauh kami nilai, masih terkelola dengan baik," kata Hendrawan.
Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Hendrawan Supratikno, memastikan utang pemerintah untuk pembangunan infrastruktur masih aman. Menurutnya, utang bisa dilakukan selama dipakai untuk program-program produktif dan dikelola secara transparan.
"Dalam hal utang, kita harus melihatnya secara objektif. Pembangunan infrastruktur yang agresif membutuhkan dana besar. Sementara penerimaan pemerintah belum mencukupi, sehingga alternatifnya adalah utang," kata Hendrawan yang juga anggota Komisi Keuangan DPR RI ini di Jakarta, Senin (8/4).
-
Kapan Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? "Sudah saya panggil tadi," kata Presiden Jokowi saat diwawancarai di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (27/5).
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
-
Siapa saja yang mendampingi Jokowi? Sebagai informasi, turut mendampingi Presiden dalam kegiatan ini adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Gubernur Jambi Al Haris, dan Pj. Bupati Merangin Mukti.
-
Kenapa Jokowi panggil Kapolri dan Jaksa Agung? Pemanggilan tersebut, buntut insiden personel Datasemen Khusus Antiteror (Densus 88) dikabarkan menguntit Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Siapa yang mendampingi Jokowi saat mencoblos? Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana mencoblos capres-cawapres, caleg DPR RI, DPD RI, dan DPRD Kota Jakarta.
"Sepanjang pemanfaatannya produktif dan dikelola secara transparan dan bertanggung jawab, serta tidak membahayakan keberlangsungan pembangunan nasional, masih bisa dilakukan," sambungnya.
Pernyataan Hendrawan ini disampaikan menanggapi kritik sejumlah pihak yang menyoroti utang BUMN di era Jokowi-JK yang mengalami pembengkakan. Banyak pihak mengkritik, selama kurun waktu 2014-2018, utang pemerintah pusat naik 69 persen menjadi Rp 4.416 triliun. Peningkatan itu lebih tinggi ketimbang periode 2010-2014 sebesar 55 persen.
Hendrawan menjelaskan, pihaknya di Komisi XI DPR sudah mendapatkan laporan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa utang pemerintah saat ini masih terkelola dengan baik.
"Dari laporan yang disampaikan Menkeu kepada DPR, dalam hal ini Komisi XI, sejauh kami nilai, masih terkelola dengan baik," jelasnya.
Menurut Hendrawan, prinsip kehati-hatian tentu akan terus dipegang pemerintah. Untuk menjamin utang negara dikelola secara benar dan profesional. "Jangan sampai kita ugal-ugalan sehingga terjebak dalam the debt trap (perangkap utang)," tegasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Harian TKN Jokowi-Ma’ruf Rosan P Roeslani mengatakan, tanpa utang sebuah negara tidak mungkin bisa menjalankan pembangunan. Karenanya hampir semua Negara di dunia memiliki utang luar negeri, termasuk Negara maju seperti Amerika Serikat.
Menurut Rosan, utang pemerintah yang mencapai Rp5.000 triliun sejatinya masih wajar karena angka itu masih 30 persen dari PDB dan masih dalam batas aman lantaran peraturan mengharuskan sampai 60 persen.
"Yang penting utang diperuntukkan untuk hal-hal yang produktif serta ada pengendalian," kata Rosan.
Baca juga:
Ma'ruf Amin Tanggapi Pidato Prabowo: Negara Sedang Menuju Penyembuhan
Kampanye di Asahan, Jokowi Berpantun dan Takjub Lihat Antusiasme Warga
H-11 Pencoblosan Pemilu, TKN Konsentrasi Latih Saksi Untuk Kawal Suara
Ma'ruf Amin Curiga Ada Konsolidasi di Banten Berujung Video Hoaks Server KPU
Pakai Hastag #NyoblosHepi2019, Gabungan Ormas Kepemudaan di DKI Siap Menangkan Jokowi