Tolak Perppu calon tunggal, Zulkifli nilai keadaan belum genting

"Saya sendiri untuk Perppu belum sependapat. Kita harus cari alternatif lain," kata Zulkifli.

Ketua Umum PAN yang juga Ketua MPR Zulkifli Hasan tidak setuju dengan rencana penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang (Perppu) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia inginkan ada solusi lain yang lebih tepat.

"Saya sendiri untuk Perppu belum sependapat. Kita harus cari alternatif lain. Disempurnakan undang-undangnya, ditunda sedikit, mungkin tak 2017, menyusul karena kurang persyaratan," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/8).

Menurutnya Perppu hanya bisa dimunculkan dalam keadaan yang benar-benar genting. Dia meminta agar Presiden Jokowi mempertimbangkan ulang apakah tepat jika mengobral Perppu. Pasalnya dari 269 tempat Pilkada serentak 2015, hanya 2 persennya atau 7 wilayah saja yang tak bisa mengikuti Pilkada karena hanya ada calon tunggal.

"Kira-kira 2 persen itu tidak melaksanakan karena kendala, apa cocok kalau diterbitkan Perppu, apa Perppu seukuran dengan 2 persen itu. Mengeluarkan Perppu itu apa seimbang dengan judul keadaan genting. Kalau Perppu kan harus keadaan genting dan memaksa, ini belum genting dan memaksa," tandasnya.

Zulkifli juga menyampaikan bahwa besok di Istana Bogor akan ada rapat konsultasi DPR, MPR, Menteri, Presiden, dan Wakil Presiden. Dalam kesempatan itu akan ada sinkronisasi pendapat untuk mencari jalan keluar kebuntuan Pilkada karena hanya ada calon tunggal.

"Artinya kan perlu penguatan kesepakatan bersama. Namanya MPR kan mengutamakan musyawarah mufakat, itulah yang terbaik," pungkasnya.

Sebab masalah pengeluaran Perppu merupakan kewenangan di lingkup pemerintahan saja, Zulkifli berharap agar masalah tersendatnya prosesi Pilkada tidak menjadi tanggung jawab presiden semata. Menurutnya partai politik yang menjadi peserta Pilkada juga harus mengambil peran.

"Itu tanggung jawabnya partai politik, masak dibebankan ke presiden," tutupnya.

Baca juga:
Walau satu calon, Menteri Tjahjo ingin pilkada tetap berjalan
Haruskah Jokowi mengeluarkan Perppu calon tunggal pilkada serentak?
Ini laporan resmi pendaftaran peserta Pilkada sampai hari terakhir
Ketua Komisi III DPR tak setuju Perppu calon tunggal pilkada
Jabar butuh Rp 320 miliar gelar Pilkada serentak