TPN Ungkap Target dan Strategi Mahfud MD Memperkuat Penegakan Hukum di Indonesia

Juru bicara TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD Pangeran Siahaan menjelaskan pernyataan Mahfud soal penegakan hukum di Indonesia lemah tidak kontra produktif dengan jabatannya sebagai Menko Polhukam.

Sebab, dia mengingatkan Mahfud memang tidak memiliki kewenangan teknis sehingga terbatas dalam memastikan penegakan hukum di lapangan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Profesor Mahfud MD itu tidak punya kewenangan teknis operasional. Kewenangan untuk melakukan penegakan hukum berada di tangan lembaga-lembaga yang memiliki otoritas dan independensinya masing-masing,” 

ujar Pangeran dalam keterangan resmi.

merdeka.com

Sebagai Menko Polhukam, Pangeran memaparkan Mahfud MD bertugas mengkoordinasikan kebijakan politik, hukum, dan keamanan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu tidak memiliki kewenangan langsung untuk melakukan penegakan hukum.

Mahfud, lanjut Pangeran, hanya memastikan koordinasi dan sinkronisasi antara berbagai instansi terkait dalam menghadapi isu politik, hukum, dan keamanan. Ia berperan sebagai jembatan antara kebijakan pemerintah dan implementasinya di lapangan.

Sebaliknya, Pangeran berkata, peran Mahfud jika menjadi Wakil Presiden memiliki potensi besar untuk mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. 

Kemudian, Pangeran menyebut sebagai seorang yang memiliki latar belakang sebagai mantan Ketua MK, Mahfud MD memahami secara mendalam struktur dan dinamika hukum di Indonesia.

Alumni Universitas Gadjah Mada itu memiliki kecakapan untuk menganalisis dan merumuskan kebijakan-kebijakan hukum yang sesuai dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi terkini.

Jika terpilih jadi Wapres, Mahfud dapat memanfaatkan jabatannya untuk memperjuangkan reformasi hukum yang lebih kuat dan efektif. Dia dapat mendorong lembaga-lembaga penegak hukum untuk bekerja lebih kolaboratif dan proaktif dalam menangani kasus-kasus hukum yang kompleks

"Dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan independensi lembaga-lembaga penegak hukum, Mahfud MD dapat membantu membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum Indonesia," 

ujar Pangeran.

merdeka.com

Lebih dari itu, Mahfud MD dapat memainkan peran penting dalam menginisiasi dan mendukung reformasi legislasi yang diperlukan untuk memperkuat penegakan hukum. Dengan memperbarui dan menyempurnakan undang-undang yang ada, Indonesia dapat memiliki landasan hukum yang lebih kokoh untuk mengatasi berbagai tantangan hukum yang dihadapi.

"Dengan kata lain, kehadiran Mahfud MD sebagai Wakil Presiden akan membawa dampak positif signifikan dalam memperkuat penegakan hukum di Indonesia," ujarnya.