Undang Kapolri, Komisi III DPR akan tanyakan soal senpi ilegal
Komisi III DPR berencana mengundang Kapolri Jenderal Tito Karnavian ke dalam rapat dengar pendapat (RDP) untuk menanyakan informasi soal pengadaan senjata api ilegal. RDP kemungkinan akan digelar pekan ini.
Komisi III DPR berencana mengundang Kapolri Jenderal Tito Karnavian ke dalam rapat dengar pendapat (RDP) untuk menanyakan informasi soal pengadaan senjata api ilegal. RDP kemungkinan akan digelar pekan ini.
Anggota Komisi III Fraksi PDIP Junimart Girsang mengatakan awalnya RDP Komisi III dijadwalkan hari ini. Namun karena Tito sibuk maka rapat ditunda.
"Mestinya kan hari ini kami RDP dengan Kapolri, tapi beliau punya kesibukan yang sangat urgent dan tidak bisa dihindarkan untuk itu kita tunda. Mungkin dalam minggu ini akan kita laksanakan," kata Junimart di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/10).
Pengiriman 280 pucuk senjata dan sekira 6.000 butir peluru milik Brimob yang tertahan di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng, Banten. Junimart meminta lembaga-lembaga terkait untuk duduk bersama dan berkomunikasi atas tertahannya ratusan pucuk senjata jenis Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) yang diimpor dari Bulgaria.
"Jangan sampai menimbulkan kekisruhan komunikasi jadi termasuk BIN, BAIS, Polri dan kementerian terkait duduk bersama dong. Selesaikan itu secara baik dan cerdas sampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. Jangan jadi isu kisruh politik," tegasnya.
Apalagi, kata Junimart, masalah pengadaan menjadi isu yang sensitif di Indonesia. Apalagi, banyak senjata ilegal yang diperjualbelikan dan dimiliki oleh masyarakat sipil.
"Masalah senjata kan masalah yang sensitif, tanpa itu pun sudah banyak senjata beredar secara ilegal di negara ini. Dan dimiliki orang-orang secara ilegal pula. Kan begitu, kita bisa lihat banyak perampokan dengan menggunakan senjata, secara ilegal," ujar Junimart.
Oleh karenanya, dia meminta petinggi lembaga penegak hukum untuk tidak mencari muka kepada Presiden Joko Widodo dengan menyampaikan informasi adanya pembelian senjata ilegal.
"Jadi tolonglah kepada pimpinan lembaga penegak hukum bersatulah. Jangan masing-masing, mencari muka di depan pers. Mencari muka di depan Pak Jokowi, yang sebenarnya. Sepemahaman saya Pak Jokowi sudah tahu apa yang terjadi, dan saya yakin Pak Jokowi akan mengambil sikap. Itu tipikal Pak Jokowi," tandasnya.
Saat disinggung apakah pernyataannya ditujukan kepada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Junimart tidak membantah. Pasalnya, selama ini Panglima TNI yang menggulirkan isu tersebut.
"Kan awalnya dari Panglima clear kan dong masalahnya. Jangan dibuat mengambang begitu, jangan dibiarkan jadi bola liar. Ini kan negara hukum, sampaikanlah segala sesuatu secara konsisten dan konsekuen, ini yang paling penting," tukasnya.